Adakah Cara Logis Turunkan Harga Daging Sapi?

Kitanesia – Harga daging sapi pada awal 2016 sempat tembus di angka Rp. 120.000 dan terulang kembali di kisaran harga Rp. 120-130.000 pada awal puasa 2016. Pada pertengahan Mei 2016, Presiden Jokowi telah meminta agar harga daging sapi bisa ditekan di kisaran angka Rp. 80.000. Ini permintaan Presiden yang jelas berpihak pada kepentingan rakyat, namun bagaimana mewujdukannya? Sejak masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi sudah memiliki perhatian serius pada soal harga daging sapi. Ia terbang menemui Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dan mereka sepakat menandatangani MOU pasokan daging sapi NTT ke Jakarta dalam jangka waktu lima tahun dengan nilai investasi sebesar 2 Trilyun.

Kesepakatan kerjasama DKI Jakarta – NTT itu ditandatangani pada April 2014. Selama tahun 2014 itu juga pemerintah Indonesia sudah memberi ijin impor daging sapi sebanyak 720.000 ekor sapi dari Australia melalui Kementerian Perdagangan atas rekomendasi Kementerian Pertanian. Dari jumlah itu, 30% nya adalah sapi siap potong dan sisanya sapi bakalan untuk digemukan terlebih dulu. Sapi impor dari Australia pun melimpah pada triwulan II tahun 2014. Namun ternyata dampaknya terhadap harga daging sapi di pasaran tidak seperti yang diharapkan. Harga daging sapi hidup memang turun namun harga daging sapi di pasar tidak turun. Harga daging sapi di pasaran saat itu tetap berada di kisaran Rp. 98.000. Padahal harga daging sapi potong hidup per kilogram turun menjadi Rp.30.000 per kilogram.

Jauh sebelum era Presiden Jokowi, pada tahun 1980an, Presiden Soeharto juga sudah mencoba mengontrol pasokan dan harga daging sapi dengan membangun pembibitan sapi unggul di Tapos, Bogor, Jawa Barat. Harapannya sama, agar ada ketersediaan sapi untuk memenuhi tingginya kebutuhan daging sapi. Namun, semua upaya sejak zaman Soeharto sampai saat ini sepertinya masih membentur banyak kendala. Solusi impor daging sapi pun tidak serta-merta memperbaiki keadaan, malah sempat menjadi ajang permainan politik yang akhirnya menyeret Luthfi Hasan Ishaaq ke kasus korupsi impor daging sapi pada awal 2013. Ini memperlihatkan kompleksitas permasalahan daging sapi.

Salah satu penyebab kompleksitas itu adalah karena akumulasi peningkatan kebutuhan daging sapi di satu sisi dan tiadanya solusi mendasar dan jangka panjang di sisi lainnya. Pada dasarnya, harga daging sapi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari sistem peternakan yang dilakukan, harga daging sapi hidup dan segar di pasar dunia, infrastruktur pendukung sampai urusan kebijakan yang cenderung tidak didukung oleh data dan informasi yang akurat. Fakta mendasar yang sudah terjadi sejak tahun 80an adalah bahwa kita mengalami defisit daging sapi.

Fakta itu sekian lama seolah dibiarkan begitu saja. Pemerintah terkesan seolah hanya bereaksi setiap memasuki bulan Ramadhan menjelang Lebaran. Ini jelas bukan cara yang tepat karena kenyataannya kita sudah terlalu lama mengalami defisit daging sapi. Upaya-upaya yang sudah dilakukan sejak era Orde Baru dengan membangun pusat pembibitan sapi di Tapos sampai yang terbaru MOU antara DKI Jakarta dengan NTT pada tahun 2014, ternyata belum berhasil menyeimbangkan hukum dasar supply and demand. Lalu adakah cara logis untuk stabilkan harga daging sapi? Atau dalam konteks bulan puasa saat ini, dengan cara apa kita bisa menurunkan harga daging sapi?

Solusi instan adalah operasi pasar untuk mengontrol harga. PD Pasar Jaya per tanggal 4 Juni sampai 17 Juli 2016 melakukan operasi pasar di 20 pasar wilayah Jakarta dan menjual daging sapi seharga Rp. 80 – 90.000. Solusi instan ini bisa dilakukan di daerah-daerah lain sebagaimana dilakukan sejak era Orde Baru. Selain solusi instan, solusi jangka pendek yang juga dilakukan pemerintah saat ini aantara lain dengan mengimpor. Baik itu impor daging ataupun impor sapi siap potong dan sapi bakalan untuk terlebih dahulu digemukan. Kebutuhan pasar harus dipenuhi walau tidak bisa sepenuhnya dengan impor. Solusi yang lebih mendasar adalah dengan membenahi sistem industri peternakan sapi lokal dan menyediakan kemudahan sarana dan prasarananya. Termasuk infrastruktur untuk distribusi dari satu daerah ke daerah lain.

Pola konsumsi daging masyarakat juga sebenarnya merupakan akibat dari sebuah konstruksi sosial-budaya yang bisa di-dekonstruksi. Sama halnya dengan kebiasaan makan nasi, kebiasaan makan daging sapi juga bisa digantikan dengan makanan yang memiliki kandungan gizi yang setara. Protein pada daging sapi bisa digantikan dengan protein pada ikan laut yang tak kalah tinggi kualitasnya. Meski berbeda jenisnya, daging ayam juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Mengubah pola konsumsi adalah sebuah solusi kultural yang bersifat jangka menengah dan panjang.

Itulah beberapa cara logis untuk menjaga stabilitas harga daging sapi. Namun yang paling strategis adalah membenahi sistem industri argro dan peternakan menjadi industri modern berskala besar. Industrialisasi peternakan sapi dan modernisasi tata kelola perdagangan daging sapi adalah solusi yang memang sesuai perkembangan zaman. Deregulasi peraturan-peraturan pemerintah yang terkait harus menjadi prioritas.

(kitafx)

 

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN