Antara Giant Garuda VS Palm Jumeirah, Siapa Unggul?

Kitanesia,Jakarta – Akhir-akhir ini berita tentang reklamasi pantai utara Jakarta merupakan ‘berita panas’. Reklamasi memang secara bisnis di Jakarta sangat menarik, karena dapat menghasilkan lahan dengan biaya relatif murah dibandingkan harga lahan strategis di Jakarta pada umumnya.

Aspek penting lain adalah filosofis dan teknis. Dari segi filosofis, siapa yang berhak memegang kendali reklamasi? Apakah reklamasi termasuk yang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 45, yaitu Bumi, sehingga dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Kalaupun begitu bagaimana mekanismenya? Dari segi teknis, apa efek dari konstruksi sebesar itu terhadap lingkungan?

Salah satu reklamasi yang secara teknis dan komersial sangat berhasil adalah Palm Jumeirah di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Reklamasi seluas 5.72 km2, dibentuk dengan formasi reklamasi yang mirip pohon palem yang dikelilingi oleh tembok penahan raksasa.

Total panjang formasi reklamasi adalah 520 km. Siapa yang memegang kendali reklamasi ini? Suatu perusahaan yang dibentuk negara, BUMN kalau di Indonesia istilahnya. Kita terkadang sering ‘memandang enteng’ prestasi hebat negara Arab ini, ah itu kan karena minyak? Atau ah mereka kan kecil-kecil jadi mudah diatur. Padahal coba lihat sejarah mereka, sampai tahun 1966, 2 emirat utama, Abu Dhabi dan Dubai masih saling tembak menembak.

Penemuan minyak di daerah tersebut pada tahun 1966 memang disikapi bijaksana oleh para Emirat, dimana mereka bersepakat untuk berdamai dan bersama-sama menyongsong masa depan dengan visi yang jelas. Lihatlah apa yang sekarang terjadi, UEA negara yang baru beberapa tahun terbentuk ( 2 Desember 1971 ) , dengan luas hanya 83.600 km2 dengan jumlah penduduk hanya 9.157.000, mempunyai pendapatan domestik bruto (PDB) US 440 milyar.

Perhatikan juga visi mereka tentang minyak dan gas. Awalnya memang mereka hanya punya potensi tersebut, namun mereka menggunakannya dengan bijaksana, sehingga sekarang minyak dan gas hanya menyumbang 6% dari PDB! Sudah begitu, kita juga masih sering memandang enteng Palm Jumeirah, ah itu kan karena banyak uang sehingga bisa buat begitu?

Coba dilihat lebih baik lagi, Palm Jumeirah itu secara komersial sangat berhasil. Tidak mudah membuat suatu produk yang akhirnya menarik banyak investor dan menciptakan aktifitas ekonomi di daerah seperti UEA. Apa tadinya yang bisa menarik banyak orang kesana. Dan juga penduduknya sedikit! itu jelas membutuhkan inovasi yang kreatif!

Reklamasi pantai utara Jakarta, yang diberi terminologi ‘Giant Garuda’ mempunyai modal yang jauh lebih baik dari Palm Jumeirah. Aktifitas ekonomi sudah tinggi dan jumlah penduduk yang besar jelas merupakan penggerak utama dari segi bisnis.

Secara teknis konstruksi ini juga bisa dimanfaatkan untuk melindungi Jakarta dari penurunan tanah yang diakibatkan oleh penyedotan air tanah yang selama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air, dengan membuat suatu reservoir raksasa yang akan menjadi sumber air bersih bagi Jakarta.

Hanya saja memang perlu perencanaan yang terintegrasi agar seluruh aspek teknis dan bisnis ini dapat berjalan baik. Dari sejak dimulainya ide ini tahun 1995, memang terkesan aspek bisnis lebih dominan, dimana peran negara hanya sebagai regulator.

Pada tahun 2013, Gubernur DKI saat itu, Jokowi, menggagas suatu konsep reklamasi terintegrasi ‘Giant Garuda’ atau nama resminya NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) ,yang sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat 3 UUD 45, dimana negara berperan sebagai ‘land lord reklamasi’, yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perjalanan selanjutnya setelah beliau menjadi Presiden, sepertinya terjadi tawar-menawar antara pihak-pihak yang sebelumnya telah mendapat konsesi dengan penyelenggara negara. NCICD terusir, diskusi terdegradasi menjadi kontribusi 5%? 15%?

Di lapangan terjadi pembangunan tanpa memperhatikan konsep terintegrasi yang sebelumnya telah disusun master plannya, dan yang paling parah tentunya diindikasikan ada pelanggaran hukum korupsi.

Presiden sepertinya memperhatikan terus perkembangan yang terjadi, dan akhirnya bertindak keras dengan kembali mengambil alih persoalan ini.

Jokowi sampai khusus ke Belanda memanggil kembali NCICD, dan menetapkan BAPPENAS untuk mengkoordinasikan kembali, dan memberikan laporannya kepada Presiden dalam waktu 6 bulan.

Kita Indonesia jelas mempunyai modal jauh lebih baik dari UEA, sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, luas lebih dari 20 kali, jumlah penduduk lebih dari 25 kali, sumber daya alam yang jauh lebih berlimpah. Reklamasi Giant Garuda akan menjadi salah satu ujian penting bagi kita Indonesia.

Secara bisnis jelas kegiatan ini feasible, secara filosofis bagaimana seluruh pihak bisa berkoordinasi mengikuti semangat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dan secara teknis, kegiatan ini akan menjadi tantangan bagi seluruh insinyur dan dunia konstruksi untuk menghasilkan suatu produk dengan berbagai inovasi yang akan menjadi kebanggaan kita Indonesia (HN)

#ncicd #reklamasi #giantseawall

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN