Bagaimana Mewujudkan Listrik Tidak Byar-Pet?

Kitanesia -Sejak dicanangkan program 35.000 MW, pemerintah pada tahun 2019 menargetkan 97,3 % rumah tangga terhubung dengan listrik. Kini,  PLN telah hadir di 85% desa di Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, mengungkapkan bahwa dalam program 35.000 MW, Kementerian ESDM juga meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT) dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional di tahun 2019. Lewat Program Indonesia Terang yang dilakukan oleh Kementerian  ESDM akan dijangkau  12.659 desa yang belum sepenuhnya menikmati listrik. Dimana 2.519 desa diantaranya masih gelap gulita.

Permasalahan mengenai pasokan listrik yang masih dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Usai menghadiri acara Peringatan Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945 di Bandung, Jawa Barat, Presiden pun langsung bertolak ke Provinsi Bangka Belitung untuk menghadiri Groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) 350 MW se-Regional Sumatera di Desa Air Anyir, Kecamatan Merwang, Kabupaten Bangka. Ini adalah wujud tindakan nyata Presiden terkait komitmen soal ketersediaan listrik. Persoalannya, memang bukan pada komitmen Presiden tapi bagaimana kemudian mengawal proses pembangunan agar berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target.

Dari sisi kebijakan proyek ini paling tidak mempunyai 3 tujuan startegis. Pertama, pemerataan pasokan listrik di daerah-daerah  yang belum mendapatkan aliran listrik. Kedua, menambah cadangan listrik sebesar 30% di atas beban puncak pada hampir semua wilayah. Ketiga, menjadikan listrik sebagai pendorong pertumbuhan industri dan wilayah. Khusus untuk wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua penekanannya adalah mengalirkan listrik yang selama ini  belum teraliri listrik. Untuk daerah-daerah itu PLN tidak berhitung soal untung rugi. PLN akan subsidi. Demikian pernah ditegaskan oleh Dirut PLN Sofyan Basyir.

Pembebasan lahan untuk Program 35.000 MW masih menjadi kendala utama sehingga mungkin diperlukan Satgas khusus pembebasan lahan dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah. Selain itu, harus dilakukan juga sosialisasi intensif tentang Perpres Percepatan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah dirilis namun belum banyak diketahui masyarakat luas. Belajar dari pengalaman proyek 10.000 MW tahap I yang dalam auditnya, BPK menemukan 166 kontrak penyediaan listrik berpotensi merugikan Negara sebesar Rp. 5,5 Trilyun, tentulah pemerintah harus sangat berhati-hati dalam program 35.000 MW.

Presiden jelas berusaha memenuhi kebutuhan listrik rakyat dan kaitannya dengan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun komitmen itu tidak cukup hanya dengan gebrakan ground breaking saja. Komitmen itu membutuhkan dukungan semua pihak dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkannya. Caranya antara lain dengan melepaskan semua kepentingan politik dari program tersebut. “Kebutuhan listrik rakyat juga harus dipenuhi. Semua memerlukan listrik. Paling tidak semuanya diantisipasi dari sekarang. Jangan nanti saya datang masih byar pet, byar pet, byar pet. Ndak mau saya seperti itu,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah masih terus berusaha untuk mengejar target listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia. Program 35.000 MW di seluruh Indonesia harus dikejar. Kalau tidak akan kejadian lagi seperti di Bangka Belitung dan provinsi lain. Presiden mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan hingga akhir tahun lalu sudah ditandatangani PPA sebesar 17300 MW. “Kemudian groundbreaking ada kurang lebih 8000 mw. Ini progressnya jelas, ada,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan agar jangan hanya ramai-ramai ground breaking tapi memastikan agar terus berproses dan rakyat juga harus mengawasi. Dengan dukungan semua unsur masyarakat, maka Indonesia tidak akan byar-pet lagi di tahun 2019. Dengan komitmen kepentingan bersama untuk memajukan perekonomian maka seharusnya program membuat seluruh nusantara tidak byar-pet listriknya, akan bisa terwujud.

*(Kitafx)*

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN