Bulan Juli Sehabis Idul Fitri Tax Amnesty Dimulai

Kitanesia.co – Selamat hari raya idul fitri !. “Minal Aidin Wal Faidzin””Maaf lahir dan batin”  Suatu ungkapan khas  yang sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia dalam merayakan hari kemenangan umat Islam setelah menjalani puasa dalam bulan Ramadhan. Kata idul fitri itu sendiri ada yang mengartikan hanya sebagai “hari untuk berbuka” (1 Syawal setelah berpuasa mulai 1 Ramadhan), tetapi dalam masyarakat Indonesia lebih memaknai sebagai doa yang dipopulerkan Soekarno, sejak beliau menyambut hari raya idul fitri tahun 1958.

“Minal Aidin Wal Faidzin” “Semoga Allah menerima (amalan-amalan) yang telah aku dan kalian lakukan dan semoga Allah menjadikan kita termasuk (orang-orang) yang kembali (kepada fitrah) dan (mendapat) kemenangan.”

Presiden Jokowi secara lebih praktis menyatakan pada 6 Juli 2016 di Padang. “(Makna Idul Fitri) itu silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan tetangga, silaturahmi dengan masyarakat,”

Sudah bertahun-tahun kita merayakan idul fitri. Apa yang membedakan pada 1437 H atau 2016 M ini?

“Tax amnesty mulai Juli, sehabis Lebaran kami mulai,”  Bambang Brojonegoro (Menkeu ,27 Juni 2016)

Tax Amnesty ? Ya Undang-undang yang disahkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Juni 2016

“Pemerintah ingin tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan perusahaan atau orang per orang, atau kelompok,”

“Dan juga kalau dibandingkan peluang di negara lain, Indonesia ini lebih besar. Sehingga saya mengajak agar dana-dana yang bapak ibu simpan di luar, dengan adanya payung hukum UU Tax Amnesty ini bisa berbondong dibawa kembali ke negara yang kita cintai, untuk pembangunan negara kita.”

“Hampir 95 persen pengusaha. Nanti tinggal saya undang satu per satu. Namanya jelas, nyimpan di mana juga jelas. By name, by address. Paspor-nya ada semuanya. Jadi enggak usah nunggu 2018,”

“Ya nanti setelah Lebaran lah, bertahap, dalam sebuah kelompok-kelompok itu akan kita jelaskan ini ini ini,” – Jokowi, 1 Juli 2016

Indonesia adalah negara yang diyakini oleh founding father dibentuk sendiri oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga eksplisit dinyatakan dalam sila pertama dasar negara Pancasila. Suatu negara yang dianugerahi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlimpah-limpah, sehingga sudah sepantasnya berpotensi menjadi “zamrud khatulistiwa”, suatu negara adidaya yang bersinar hijau menyejukkan ke sekitarnya

Mengapa sampai menjelang usia ke 71 tahun ini kita belum mencapai apa yang diharapkan oleh pembentuk kita padahal semua modal sudah diberikan ? Rasanya kita harus mengakui bahwa kita semua, baik pemimpin maupun masyarakat, punya andil dalam tidak memanfaatkan segala modal tersebut. Tuhan YME sudah menjaga Indonesia dari kembalinya penjajah asing dari sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai konferensi meja bundar 2 November 1949, tapi semenjak itu kita sendiri sepertinya “melupakan” ajaran Tuhan YME. Perdebatan politik aliran yang berkepanjangan sampai dekrit presiden 5 Juli 1959, pertarungan antar komponen bangsa yang sebagai imbas perang dingin dalam masa orde lama, harapan yang muncul mulai orde baru namun kandas sebagai akibat kelalaian kita yang tidak memanfaatkan potensi yang ada untuk memperkuat bangsa, sehingga kita mengalami kejatuhan yang menyakitkan pada krisis ekonomi tahun 1996.

Masa reformasi yang tadinya juga menimbulkan harapan baru juga sudah 17 tahun belum menimbulkan tanda-tanda Indonesia bisa menjadi “zamrud khatulistiwa”. Sudah berkali-kali ekonomi dunia memberikan “wind fall”, namun berkali-kali juga juga kita terlena untuk tidak memanfaatkanya untuk memperkuat kemandirian bangsa. Perilaku koruptif yang dalam masa orde baru terbatas di lingkungan tertentu, pada masa orde reformasi jauh lebih merangsek lebih luas. Bahkan salah satu pemipin legislatif secara pahit mengatakan (30 Mei 2015)

“Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan. Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi ‘oli’ pembangunan,”

Saat ini dunia sudah menjelang memasuki Pasar Global, sudah hampir tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan “wind fall”. Ekonomi dunia semakin ketat, pertumbuhan di banyak negara ekonomi melemah, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi semakin turun selama 3 tahun terakhir, padahal Indonesia sejak tahun 2014 sudah mempunyai pemerintahan baru yang punya komitmen membangun infrastruktur dan melakukan banyak deregulasi untuk dapat meningkatkan investasi. Kas negara menyusut, yang ditandai dengan pemotongan anggaran lewat Inpres 4 tahun 2016 pada 14 April 2016 lalu.

Pada tahun 2016, APBN Indonesia sangat bergantung pada pajak (sekitar 84 %),  yang berkisar Rp 1546 triliun. Jumlah yang hampir tidak mungkin tercapai dalam kondisi ekonomi tidak kondusif. Di lain pihak ada ekonomi ‘bawah tanah’ yang pada tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp 1750 triliun dan high net worth individual (HNWI) Indonesia di luar negeri sebesar US$ 250 milyar (2014) !

Indonesia saat ini memang butuh “pertobatan nasional”. Hanya saja pertobatan ini harus dilakukan secara “sistemik”.  Undang-undang Tax Amnesty adalah sarana sistemik untuk mengundang “pertobatan nasional” seluruh warganegara Indonesia.

“Semua orang bisa ikut tax amnesty, tidak hanya orang-orang berduit saja, yang duitnya kecil juga boleh. Tax amnesty bukan law enforcement, Wajib Pajak yang justru kita beri fasilitas tarif khusus,”

“Duit pajak dari penjualan narkoba, korupsi, pelacuran, mana aku tahu. Saya tidak pernah mempermasalahkannya” – Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak, 30 Juni 2016)

“Kerahasiaan data itu yang paling penting. Data yang ada di tax amnesty tidak akan menjadi data untuk pidana lainnya,” – Bambang Brojonegoro (Menkeu, 28 Juni 2016)

“Kami menyiapkan, dari pihak Kementerian Keuangan adalah Surat Berharga Negara. Kemudian dari OJK ada Surat Berharga BUMN. Kami akan juga kerja sama dengan Kementerian BUMN,” Jadi satu tahun holding barrier. Kemudian diharapkan tahun kedua-ketiga mereka masuk ke sektor riil, apakah sektor-sektor yang ada di BKPM, manufaktur jasa maupun di infrastruktur,” – Bambang Brojonegoro (Menkeu, 26 April 2016)

“Saya juga ingin menegaskan, tax amnesty bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan atas pencucian uang. Tidak. Ini saya tegaskan,”

“Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir –Jokowi 1 Juli 2016

Mengapa bisa dikatakan “terakhir”?. Hal ini karena Indonesia sudah meratifikasi Beneficial Ownership Transparency yang sudah disepakati negara-negara G20 sejak tahun 2014, dan akan diberlakukan pada tahun 2017.

“Istilahnya, di dunia ini tidak ada lagi tempat untuk sembunyi,” “Dengan adanya automatic exchange of information itu akan terbuka semuanya,” – Bambang Brojonegoro (Menkeu, 17 November 2015)

Jadi mulai tahun 2017, Indonesia akan “fitrah” dengan mandiri bertumpu pada kekuatan warganegaranya yang “bertobat” untuk dapat menjadi “zamrud khatulistiwa” sesuai dengan maksud Tuhan YME, pembentuk negara kita.

dan akhirnya pesan Presiden 1 Juli 2016  “Yang mau gunakan silakan yang tidak maka hati-hati,”

Selamat memaknai Idul Fitri 1437 H/2016 M……

“Mari kita rayakan hari kemenangan ini dengan semangat kerja bahu membahu membangun bangsa, bahu membahu membangun negara,”  – Jokowi 6 Juli 2016.

*Kitanesia (Tim Redaksi)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN