Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI Bahas Dokter Layanan Primer

Jakarta, 28 September 2016-Selasa (28/9), anggota Komisi IX DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta perwakilan dari organisasi profesi yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), dan Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

Pertemuan kali ini membahas secara komprehensif mengenai Dokter Layanan Primer (DLP) sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan di tingkat primer, di samping upaya lainnya, antara lain peningkatan akses ke fasilitas layanan kesehatan, regionalisasi rujukan dan penguatan peran stakeholder kesehatan di lapangan.

Kemenkes RI menerangkan bahwa di era Jminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 80% masalah kesehatan dijumpai di tingkat primer. Kemenkes menggarisbawahi perlunya peningkatan kompetensi dokter sebagai gate keeper sehingga perlu memiliki kemampuan untuk melaksanakan upaya promotif dan preventif pada komunitas dan masyarakat, serta mampu mendeteksi secara dini, menangani, merujuk dengan tepat, merehabilitasi, dan menatalaksana paliatif.

Kemenristekdikti menyatakan dukungannya terhadap program DLP sebagai investasi dalam hal penguatan kompetensi dokter-dokter ke depan agar memiliki kemampuan di layanan primer sesuai standar kebutuhan.

Kemenkumham menyatakan bahwa UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran secara konstitusional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) sehingga Pemerintah memiliki kewajiban segera menyelesaikan peraturan. Undang-undang tersebut sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu, bila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya bisa dilakukan revisi atau perubahan. Saat ini sedang dilakukan pembahasan antar Kementerian, masukan organisasi dapat disampaikan pada tahap selanjutnya, yakni tahap harmonisasi.

Dalam hal ini, organisasi profesi memaparkan pendapatnya masing-masing terkait penerapan dan tantangan implementasi DLP di lapangan. Terkait usulan perubahan kurikulum disampaikan oleh AIPKI bahwa masukan organisasi profesi dapat diakomonasi dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP).

Pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IX, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA, menyerukan agar seluruh stakeholder dapat duduk bersama untuk menyelesaikan RPP Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.

“Kita bersama-sama mencari win-win solution, bukan untuk terus dipertentangkan”, tandas Saleh Daulay. Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan Komixi IX dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)Pelaksanaan UUNo. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 122/PUU-XII/2014.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN