Efisiensi PNS Menuju World Class Birokrasi

Untuk foto resolusi tinggi klik gambar ini

Kitanesia – Bisa dikatakan, pegawai pemerintah  menjadi  ujung tombak untuk melaksanakan  kegiatan bernegara. Di negara maju, sistem birokrasi sudah mapan sehingga roda organisasi dan pelayanan publik dasar berjalan baik tanpa tergantung perubahan pemerintah atau pemimpin  politik.

Bagaimana dengan Indonesia? Secara umum harus ditingkatkan. Pemerintah kabinet kerja mempunyai program kerja khusus,  terciptanya World Class birokrasi. Bersih, akuntabel, efektif,  efisien, dan berkualitas.

Adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang ditugaskan untuk memastikan bahwa hal di atas bisa dicapai.  Bahkan kementerian ini telah membuat road map 2015-2019. Namun pernyataan Menpan RB, 31 Mei 2016, di publik  bahwa akan ada rasionalisasi 1 juta PNS atau 1 juta PNS bakal dipecat membuat shock masyarakat.

Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, meredam pernyataan di atas dan menyatakan bahwa “Presiden belum dilapori, jadi kami anggap hal itu masih sekadar wacana yang berkembang di Kemenpan-RB,” ucapnya.  Kehebohan ini sebenarnya tidak perlu terjadi, jika para pembantu Presiden meningkatkan kemampuan komunikasi pada publik.

Road map yang disusun Kemenpan RB sebenarnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Road map menuju World Class birokrasi tersebut disusun berdasar kajian akademik data-data faktual. Saat ini tercatat sekitar 4.5 juta PNS yang melayani 250 juta rakyat Indonesia. Rasionya 1.8% sebenarnya lebih kecil dari rata-rata negara Asia lain, namun khusus untuk Indonesia dirasa terlalu banyak karena strukturnya tidak efisien dan memberatkan anggaran negara.

Baik di APBN dan APBD proporsi anggaran belanja rutin lebih besar dari anggaran pembangunan. Road map yang disusun Kemenpan-RB memang mirip dengan usaha suatu ‘perusahaan’ yang melakukan restrukturisasi untuk  tetap eksis dalam dunianya, dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Pada akhirnya, memang pada tahun 2019 ditargetkan jumlah PNS sekitar 3.5 jt, yang berarti 1.5% dari jumlah penduduk. Namun dengan struktur organisasi yang efektif dan pegawai yang kompeten.

Harus diakui reformasi birokrasi adalah salah satu PR besar pemerintah. Kondisi saat ini, mulai dari perekrutan PNS, suasana, dan cara kerja,  membuat birokrasi tidak berfungsi optimal. Di zaman   kompetitif di era MEA dan menjelang pasar global 2020, diperlukan World Class birokrasi agar suatu negara bisa survive. Itulah sebabnya, kemampuan pimpinan nasional  memotivasi dan menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk mengawal reformasi ini menjadi menjadi sangat penting.

Presiden Jokowi mempunyai pengalaman lengkap dengan birokrasi. Dari rakyat biasa, pengusaha, lalu menjadi pimpinan birokrasi mulai dari kota Surakarta, provinsi DKI Jakarta, hingga Presiden RI.  Dengan demikian, Presiden tahu betul kondisi mental dan kompetensi para birokrat, dan juga peran vitalnya dalam mengeksekusi apapun kebijakan pemerintah. Alhasil, cara Jokowi menangani birokrasi adalah unik.

Kota Surakarta misalnya, berhasil ditangani dengan baik sehingga kinerjanya meningkat dan hampir tanpa gejolak. Provinsi DKI Jakarta, yang jauh lebih luas dan kompleks, dibenahi dengan cara yang progresif kreatif dan persuasif. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Jokowi bisa membenahi berbagai fasilitas umum DKI seperti Waduk Pluit dan Pasar Tanah Abang, dengan memobilisasi dukungan masyarakat dalam waktu singkat.  Keberhasilan ini lalu dipresentasikan ke birokrasi Pemda DKI untuk mempersuasi agar dapat meningkatkan kinerjanya ! Sayangnya usaha ini terhenti karena Jokowi terpilih menjadi Presiden.

Beban reformasi birokrasi nasional  pun sekarang berada di pundak Presiden. Track record menunjukkan, warna dasar pendekatan Jokowi  adalah tulus, kreatif, persuasif, namun tegas. Bahkan kalau perlu dikeluarkan Perpres untuk melindungi birokrasi dari kriminalisasi dalam menjalankan tugasnya. Sementara deregulasi dan pembenahan sistem elektronik membuat proses lebih efisien dan membatasi peluang terjadinya penyelewengan.

Persuasi misalnya dilakukan dengan memberi tantangan bahwa penghasilan pegawai negeri akan disesuaikan secara signifikan, jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Ketegasan dilakukan dengan dukungan terhadap KPK dalam menjalankan tugasnya.

Isu reformasi birokrasi adalah isu yang sensitif. Road map Kemenpan-RB adalah suatu kajian akademik yang merupakan bahan masukan, namun implementasinya harus ditangani langsung oleh Presiden. Apakah World Class birokrasi dapat terjadi dalam era kabinet kerja ini? Tentunya akan  sangat tergantung dari respon birokrasi terhadap arahan pimpinan nasional yang track record-nya selalu menjadikan birokrasi sebagai rekan sejawat. Semakin cepat birokrasi mereformasi diri, akan semakin cepat Indonesia memperkuat posisi dalam MEA dan pasar global. Kebanggaan birokrasi haruslah pada kinerja yang baik dalam melayani kegiatan rutin dan kreatif masyarakat.

*(KitaHN)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN