Ekosistem Demokrasi yang Kondusif dan Stabilitas Keamanan Modal untuk Perkokoh Ekonomi Nasional

KITANESIA, JAKARTA- Ekosistem demokrasi yang kondusif dan stabilitas keamanan menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk memperkokoh stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Selain itu juga untuk memastikan tercapainya tujuan keadilan ekonomi, menyiapkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang, serta melakukan reformasi struktural untuk peningkatan daya saing ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato di hadapan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, pada Kamis, 16 Agustus 2018.

“Ekonomi kita terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir,” kata Presiden.

Presiden menuturkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Menurutnya, angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Untuk pertama kalinya, sambungnya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018.

“Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018,” katanya.

Sementara itu, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Presiden mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN juga telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.

Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 14

“Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya,” katanya.

Presiden mengatakan bahwa keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Menurutnya, tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389.

Namun demikian, Presiden melanjutkan, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti. Pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan.

Pemerintah juga melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah percepatan ini menurut Presiden, membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya.

“Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat,” lanjutnya.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu menurut Presiden, disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai.

Keberpihakan pada rakyat juga, kata Presiden, turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Presiden menyampaikan, dalam 4 tahun terakhir pemerintah terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen.

“Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,” katanya.

Sementara itu, bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi umat, Presiden mengatakan pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan umat dan masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga.

“Sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu Tanah Air di Pulau Jawa,” katanya.

Terobosan lain, lanjut Presiden, adalah dengan peningkatan jumlah dana desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total alokasinya sudah mencapai Rp187,65 triliun. Menurutnya, dana desa difokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa.

“Sehingga dana desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan,” lanjutnya.

Pembangunan Ekonomi Harus Berkesinambungan

Kepala Negara mengatakan pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan menurut Presiden adalah ketersediaan infrastruktur. Selama empat tahun ini, lanjutnya, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air.

“Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional,” katanya.

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur, Presiden menyebutkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru didorong agar terus tumbuh. Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM.

Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur menurut Kepala Negara, bukan hanya akan membuat ekonomi Indonesia lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal.

“Peradaban baru yang tidak ada pembandingnya dalam sejarah negara kita karena sama sekali belum pernah dilakukan. Sekali lagi, pembangunan infrastruktur fisik juga sekaligus bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan,” ujarnya.

Masih terkait konektivitas, Presiden juga menyebutkan tol laut yang terus dikuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017, menurutnya sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatifnya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional.

“Kita terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan,” ucap Presiden.

Sementara itu di bidang energi, Presiden menuturkan proyek-proyek kelistrikan dengan sumber energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan, akan terus dikerjakan di seluruh pelosok Tanah Air. Hal tersebut menurut Presiden diperlukan untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi, sehingga daerah-daerah perbatasan dan desa-desa terdepan akhirnya dapat menikmati aliran listrik setelah menunggu 73 tahun kemerdekaan.

“Begitu juga saat pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali, yang akan membantu bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan,” lanjutnya.

Di luar pembangunan infrastruktur, Presiden menyebutkan kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi. Menurutnya, jika investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi. Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.

“Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi,” katanya.

Berbagai program reformasi struktural menurut Presiden, juga telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018. Peringkat Global Competitiveness Index Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 41 di tahun 2016 menjadi posisi 36 di tahun 2017. Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan didapatkannya peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, seperti Moody’s, Fitch, dan S&P.

“Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh,” imbuhnya.

Presiden mengatakan masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan anak-anak muda. Menurutnya sekarang banyak sekali anak-anak muda yang ingin menjadi wirausahawan baru, dengan jenis-jenis usaha baru yang tidak terpikirkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mereka mendirikan berbagai start-up dengan ide-ide yang dapat mengubah dunia. Mereka mendirikan wirausaha sosial yang, dengan memiliki tujuan-tujuan mulia, memadukan keahlian berusaha dengan ketulusan hati membantu sesama manusia.

“Itulah yang ditunjukkan oleh para wirausahawan sosial yang mempekerjakan kelompok difabel, yang mendirikan bank sampah, yang menjaga kelestarian hayati Indonesia. Apa yang mereka lakukan telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan harus kita dukung, harus kita bukakan jalannya. Maka dari itu, energi serta semangat kemajuan generasi muda dan rakyat Indonesia harus terus kita dukung. Keinginan luar biasa masyarakat Indonesia untuk menjadi wirausahawan-wirausahawan baru harus diberi daya untuk tumbuh dan berkembang,” tandasnya.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN