Infrastruktur Berkontribusi Pada Peringkat Naiknya Investasi di Indonesia

KITANESIA Jakarta – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) belum lama ini meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stabil menjadi positif. Hal ini pun mengafirmasi rating Indonesia pada BBB- (_Investment Grade_). Hasil asesmen Moody’s pada Februari 2016, juga menunjukan bahwa Institutional Strength Indonesia mengalami peningkatan, namun masih menempatkan Indonesia pada level Investment Grade.

Fitch juga menyatakan bahwa perbaikan peringkat dimungkinkan apabila Indonesia mampu meningkatkan ketahanan sektor eksternal, melanjutkan perbaikan iklim investasi dan standar tata kelola, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, belanja infrastruktur menjadi salah satu tumpuannya. Pada tahun 2017, total belanja infrastruktur Rp 387 triliun dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) diberikan amanah untuk mengelola anggaran dengan porsi terbesar, yaitu Rp101,4 triliun.

“Kementerian PUPR selama tiga tahun ini mendapatkan amanah mengelola alokasi anggaran masih yang terbesar dibanding pada K/L lain,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) menjadi fokus perencanaan infrastruktur terpadu dan sinergitas program diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan strategis seperti kawasan industri, kawasan pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan perbatasan, kawasan perkotaan/metropolitan, kawasan perdesaan dan lainya. Pada 35 WPS tersebut, Kementerian PUPR menyiapkan program-program mendorong ketahanan air dan pangan, konektivitas serta peningkatan kualitas permukiman.

Untuk itu Kementerian PUPR tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan seluruh stakeholder. Menteri Basuki menegaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang secara ekonomi dan bisnis menguntungkan akan ditawarkan kepada swasta. Pemerintah juga memiliki skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penunjukan BUMN disamping APBN.

“Proyek pembangunan infrastruktur yang memiliki prospek bagus secara ekonomi dan bisnis ditawarkan kepada swasta. Disamping itu dapat melalui skema KPBU dimana pemerintah wajib memberikan dukungan. Selanjutnya penugasan kepada BUMN dan terakhir kalau memang tidak ada yang berminat, dana APBN yang akan menangani,” kata Basuki.

Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR
Seperti diketahui, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi meliputi penyederhanaan proses pengadaan infrastruktur, fasilitasi persiapan proyek, dukungan pengadaan dan pembebasan lahan melalui pembetukan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), pemberian fasilitas fiskal dan adanya jaminan dari pemerintah melalui PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia.

Salah satu infrastruktur yang banyak ditawarkan untuk dikerjakan oleh pihak swasta yakni jalan tol. Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km dalam waktu 5 tahun tersebut tidak mudah. Berbagai terobosan diperlukan agar target tersebut tercapai.

Dalam rangka mendapatkan kepastian ketersediaan lahan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, bila pemilik lahan tidak menerima besaran ganti rugi dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memutuskan dalam waktu 14 hari sehingga dari sisi waktu semua menjadi terukur.

Dari sisi pendanaan, penggunaan mekanisme dana talangan dari BUJT turut mempercepat pengadaan tanah. “Dengan adanya mekanisme dana talangan, begitu harga disepakati, BUJT dapat langsung membayar dan dana talangan BUJT tersebut dapat diajukan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk diganti,” kata Arie.

Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa dana talangan dari LMAN yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp 15,75 triliun. Untuk tahun 2017, total dana talangan LMAN Rp 20 triliun dengan alokasi untuk pengadaan lahan jalan tol sebesar Rp 13 triliun, sedangkan sisanya untuk pelabuhan, kereta api dan lainnya.

Inovasi lain untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang tidak menarik bagi investor, seperti Tol Trans Sumatera, pelelangannya digabungkan dengan lelang ruas tol yang di tawarkan di pulau Jawa yang lalu-lintas hariannya sudah tinggi. “Dalam lelang pembangunan jalan tol di pulau Jawa, kita syaratkan dalam klausul lelangnya adalah berapa panjang jalan tol yang akan dibangun di Sumatera. Sehingga semua program pembangunan bisa berjalan dengan baik,” tambah Arie.

Skema penggabungan atau bundling infrastruktur juga bisa digunakan untuk memecahkan beberapa masalah sekaligus. “Misalkan saja rencana pembangunan jalan Tol Semarang-Demak, dapat diselesaikan dengan upaya mengatasi problem banjir Semarang. Jalan tol kita geser ke utara, dimana konstruksinya berfungsi juga sebagai pengendalian banjir. Sehingga pengentasan kemacetan, pengendalian banjir dan penataan kawasan kumuh, itu yang kami dorong,” tambah Arie.(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN