Issue of the Day

1.PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah akan fokus mengembangkan Madura. Ia mengatakan, salah satu tugas pokok BPWS menurut Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS adalah membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu, yaitu meliputi 600 ha sisi Surabaya dan 600 ha sisi Madura. Selain itu, tambahnya, sebagai tindak lanjut dari Rapat Terbatas di kantor Presiden, Rakor kali ini memutuskan Wilayah Kaki Jembatan Suramadu untuk sisi Surabaya seluas sekitar 600 ha dikeluarkan dari lingkup area tugas BPWS.

Peran Ekonomi Suramadu Belum Optimal

Menteri Basuki menambahkan Jembatan Suramadu seharusnya punya peran ganda. Selain sebagai penghubung, jembatan ini merupakan ikon wisata daerah untuk mendorong perekonomian. Menteri Basuki mengakui, Jembatan Suramadu belum optimal sebagai penggerak perekonomian daerah. Lantaran, pengembangan wilayah industri di Surabaya dan Madura, tidak bisa sinergis. Menurut Basuki, pengembangan dua kawasan tersebut masih mandek. Karena tidak adanya pengelolaan yang baik. Basuki bilang pendapatan dari dua kawasan ini pertahunnya sekitar Rp 200 miliar, angka ini lebih kecil ketimbang biaya operasionalnya.

2.PROGRAM SATU JUTA RUMAH

Rakor Program Sejuta Rumah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai memimpin rapat koordinasi dengan para pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (3/1/2016)  menyatakan Program Satu Juta Rumah akan tetap dilanjutkan pada tahun 2017. Pasalnya, kekurangan kebutuhan rumah (backlog) perumahan bagi masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi sehingga penyediaan perumahan melalui Program Satu Juta Rumah sangat diperlukan.

Masalah Pembiayaan Perumahan

Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus menyatakan bahwa bila jumlah anggaran masih seperti saat ini, butuh 29 tahun untuk memangkas defisit (backlog) perumahan dari 11,4 juta unit menjadi nol. Menurut Maurin, pemerintah terus meningkatkan anggaran untuk mendukung sejuta rumah. Tahun 2016, anggaran pembiayaan perumahan yang dikucurkan pemerintah Rp 12,4 triliun dan tahun ini ditingkatkan menjadi Rp17,3 triliun. Sementara Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, pernah mengatakan, anggaran yang dikucurkan pemerintah melalui APBN hanya mampu membiayai sekitar 10% dari target sejuta rumah.

Pengembangan Sistem Modular

Pemerintah bakal dorong pengembang untuk menggunakan sistem modular saat merealisasikan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah. Sistem modular untuk rumah MBR ditengarai bisa lebih cepat dan lebih murah ketimbang cara konvensional. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, sistem modular ini semacam paten. Misalnya harus dipasang dengan pasangan batu, dindingnya terpasang, precast sebagai salah satu materialnya. Jadi sudah terpasang semua, sekali beli langsung terpasang semua komponen rumahnya.

3.CAPAIAN LELANG DINI T/A 2017

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus mempercepat pembangunan infrastruktur hingga 2019. Selain melakukan penyederhanaan perizinan, hingga penambahan waktu kerja, pemerintah lewah Kementerian PUPR melakukan proses lelang dini. Harapannya agar proyek–proyek pembangunan infrastruktur tahun 2017 bisa dimulai sejak bulan Januari. Berdasarkan data Kementerian PUPR, total paket pekerjaan tahun 2017 yang telah dilakukan lelang dini 2016 mencapai 4.716 paket dengan nilai total Rp 30,165 triliun Rinciannya, Ditjen SDA sebanyak 2.170 paket dengan nilai Rp. 8,539 triliun, Dirtjen Bina Marga sebanyak 1.472 paket senilai Rp 17,305 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 824 paket dengan nilai Rp 2,023 triliun dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebanyak 193 paket dengan nilai Rp 2,175 triliun.

4.PROGRES PEMBANGUNAN KELAS SEMENTARA DI PIDIE JAYA

Kementerian PUPR terus memacu penyelesaian pembangunan 13 sekolah sementara yang menjadi prioritas di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Pembangunan kelas sementara dilakukan agar pada saat masa sekolah dimulai pada Bulan Januari ini, proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan. Hingga Senin (2/1/2017), progres fisik pembangunan sekolah sementara yang menjadi prioritas telah mencapai 25,65 persen. Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga yang yang juga Ketua Satgas Infrastruktur untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa di Pidie Jaya mengatakan bahwa untuk pembangunan sekolah sementara ini ditargetkan dapat selesai pada akhir Januari atau paling lama sampai pertengahan Februari 2017, selanjutnya dilaksanakan pembangunan kelas permanen, bahkan di beberapa lokasi bisa dilakukan secara paralel dengan verifikasi teknis sekolah lainnya.

5.PEMASANGAN TANDON AIR DI BIMA

Untuk mendapatkan air bersih pasca banjir di Kota Bima sangat sulit. Sumur milik warga sudah tertutup lumpur pasca banjir yang menerjang pada Rabu (21/12) dan Jumat (23/12) lalu. Untuk memenuhi kebutuhan warga tim Kementerian PUPR memasang 31 tandon air. Tandon tersebut disebar ke beberapa kelurahan seperti Sadia, Lewirato, Penaraga, Paruga dan lainnya. Kepala Satker Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Abdul Hakam mengatakan pihaknya memasang dua hingga tiga tandon air di satu kelurahan.

6.KESEPAKATAN TOL SERANG-PANIMBANG

Jalan tol Serang—Panimbang di Provinsi Banten segera dibangun setelah BPJT dan konsorsium PT Wijaya Karya Tbk. sebagai badan usaha yang memasukkan dokumen penawaran mencapai kesepakatan berkaitan dengan dukungan pemerintah. Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan, hasil negosiasi menyepakati bahwa pemerintah akan memberikan dukungan viability gap fund (VGF) kurang dari 50% dari total biaya konstruksi sehingga memenuhi persyaratan skema VGF. Meski tak menyebut besaran nilai dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah, dia menyebutkan bahwa dukungan konstruksi akan diberikan sepanjang 33 kilometer pada seksi 2 (Rangkasbitung—Bojong). Lewat hasil negosiasi yang disepakati, BPJT segera menetapkan konsorsium PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai pemenang tender ruas sepanjang 84 km pada pekan ini dengan masa konsesi selama 40 tahun. Nilai tol tersebut investasi Rp10,84 triliun terbagi menjadi dua porsi pembangunan yakni pemerintah dan BUJT. Pembangunan tersebut dilakukan dalam tiga seksi yaitu, seksi 1 (Serang—Rangkasbitung), seksi 2 (Rangkasbitung—Bojong), dan seksi 3 (Bojong—Panimbang).

7.KENAIKAN TARIF TOL DI MAKASAR

Tarif Tol di Makasar akan naik di tahun 2017. Kenaikan tarif tol memang dilakukan rutin setiap dua tahun sekali. Pada November 2015 lalu, tarif tol di Makassar naik rata–rata Rp 500 rupiah tiap gerbang. Kenaikan ini berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan rekomendasi dari BPJT. Penyesuaian tarif tol secara berkala dimaksudkan untuk pengembalian investasi dan biaya operasional, pemeliharaan jalan tol serta mempertahankan standar pelayanan minimal.

8.PERBAIKAN JALAN DEANDELS DI WILAYAH GRESIK

BBPJN VIII Kementerian PUPR mengakui anggaran terbatas untuk perbaikan kerusakan jalan Daendels di Jalan Raya Desa Betoyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Hanya pemeliharaan rutin berupa tambal sulam atau sapu lobang (salob) saja yang dilakukan 5 tahun terakhir ini. Kepala BBPJN VIII I Ketut Dharmawahana mengatakan pada tahun 2017 ini akan anggarkan untuk penanganan fleksibel aspal.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN