Issue of The Day

1.SERAPAN ANGGARAN PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimistis bisa merealisasikan target serapan keuangan anggaran 2016 sebesar 93 persen akhir tahun nanti. Saat ini progres serapan keuangan Kementerian PUPR baru mencapai 61,07 persen dan fisiknya 68,17 persen. Menteri Basuki mengakui, rendahnya angka serapan ini karena banyak proyek pembangunan yang belum ditagih pembayarannya.

2.DAK BIDANG INFRASTRUKTUR 2017

Kementerian PUPR tahun depan bakal mengalokasikan DAK Bidang Infrastruktur sebesar Rp 27,18 triliun. DAK ini dialokasikan untuk 33 Provinsi dan 505 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan jika Infrastruktur yang dibangun melalui DAK nantinya harus terpadu dalam perencanaan dan sinkron dalam pemrograman dan pelaksanaannya. Dia meminta pemda dapat benar–benar terlibat dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan infrastruktur.

3.INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT

Kementerian PUPR akan meluncurkan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang PUPR bersamaan dengan peluncuran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di 10 lokasi secara serentak pada tanggal 15 November 2016 mendatang. Kegiatan akan dipusatkan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang rencananya akan langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sembilan lokasi lainnya yang akan menjadi tempat peluncuran Germas adalah Bogor, Pandeglang, Batam, Jambi, Surabaya, Pare-pare, Purbalingga, Padang Pariaman dan Madiun.

Program IBM PUPR tersebut terdiri dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) / Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2), Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TAI) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Terkait dukungan kedaulatan pangan, Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air Lolly Martina Martief mengatakan keterlibatan masyarakat dilakukan melalui program P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) yaitu pembangunan irigasi kecil di bawah 150 hektar dengan melibatkan langsung perkumpulan petani pemakai air (P3A).

4.PEKERJA NON-FORMAL MASUK SKEMA TAPERA

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkirakan KPR mikro untuk pekerja non–formal akan dihimpun melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera). KPR mikro diwacanakan karena selama ini pekerja non–formal yang berkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengalami kesulitan dalam mengakses KPR reguler. Para pekerja MBR non formal tidak memiliki penghasilan tetap sehingga dianggap berisiko untuk diberikan fasilitas KPR.

5.APRESIASI TERHADAP PERAN REI DALAM PROGRAM SEJUTA RUMAH

Kementerian PUPR mengapresiasi peran asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI) dalam membantu pemenuhan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap agar para pengembang bisa lebih berperan. Menteri Basuki selepas membuka Property Cup X 2016, di Jakarta, Sabtu (12/11). Menyatakan kalau dari APBN hanya bisa menyediakan 120.000 rumah saja, apalagi di pembiayaan, itu tidak akan cukup. Data Kementerian PUPR, sudah ada 475.452 unit rumah terealisasikan sejak 2010–Oktober 2016. Masyarakat umumnya lebih memilih rumah tapak.

Beberapa kebijakan yg mempermudah program tersebut oleh pemerintah antara lain Paket Ke–13, Tax Amnesty, penurunan suku bunga, uang muka 5 persen, dan bebas PPN.

6.RENCANA PERESMIAN PEMBANGUNAN TOL PEKANBARU-DUMAI

Presiden Jokowi kembali dijadwalkan datang ke Riau untuk meresmikan proyek tol Pekanbaru Dumai. Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya kini tengah mematangkan persiapan kedatangan Presiden Jokowi di Desember mendatang. Agenda utama kedatangan orang nomor satu itu adalah untuk menghadiri perayaan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) sekaligus menjadwalkan peresmian proyek tol. Kami mengagendakan peresmian proyek tol bersamaan dengan kedatangan Presiden Jokowi bulan depan,” katanya di Pekanbaru, belum lama ini.

7.PENGOPERASIAN BENDUNGAN TITAB ULARAN MUNDUR

Pengoperasian Bendungan Titab Ularan di Kabupaten Buleleng molor dari yang dijadwalkan pada 2015, meskipun sudah dilakukan pengisian awal atau impounding.

Ketut Jayada, Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, menyatakan penundaan pengoperasian dilakukan hingga 2017, karena masalah teknis yang tidak disebutkan secara rinci. Waduk Titab Ularan di Kabupaten Buleleng dilihat dari bawah. Menurutnya, untuk mengoperasikan bendungan tersebut tidak bisa sembarangan, harus dapat sertifikat persetujuan dulu dari Komisi Keamanan Bendungan.

8.GREEN ROAD RATING

Kota Bekasi berhasil sabet penghargaan Green Road Rating. Hal itu disampaikan oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi kepada wartawan ketika dihubungi. Menurutnya, Pusat Penelitian Pembangunan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, sejak satu tahun lalu melakukan penilaian untuk Pemeringkatan Jalan Hijau (Green Road Rating) di seluruh Indinesia.

9.PENGHARGAAN KARYA KONSTRUKSI INDONESIA

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Karya Konstruksi Indonesia 2016 serta penghargaan Pemeringkat Jalan Hijau 2016, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (11/11). Pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara memperingati Hari Bakti PU ke-71 dan Jakarta Infrastructure Week. Penghargaan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2003 bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat jasa konstruksi termasuk badan usaha jasa konstruksi maupun individu yang memiliki dedikasi tinggi, inovatif, serta kreatif untuk kemajuan dan perkembangan sektor konstruksi di Indonesia.

10.NEGOSIASI PENDANAAN DI TOL SERANG-PANIMBANG

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah bernegosiasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang meminati ruas tol Serang–Panimbang sepanjang 84 km terkait porsi dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah. Kepala BPJT Herry Trispautra Zuna mengungkapkan dalam ketentuan skema viability gap fund (VGF) atau dana dukungan tunai, porsi pendanaan yang dapat ditanggung pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur maksimal 49% dari total biaya konstruksi.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN