Issue of the Day 18 Januari 2017

1.PEMBANGUNAN  INFRASTRUKTUR DORONG PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2017 menjadi salah satu tumpuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Demikian disampaikan Menteri Basuki pada acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR yang mengambil tema “Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkeadilan” di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (17/1).

Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

  1. PENANDATANGANAN KONTRAK SERENTAK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga hari Selasa, 17 Januari 2017, telah melakukan penandatanganan kontrak  terhadap 952 paket kontraktual senilai Rp 6,43 trilyun. Dari jumlah tersebut, 68 paket kontrak atau senilai Rp 1,58 Trilyun  ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di hadapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan para Pejabat Tinggi Madya terkait dalam acara Rapat Kerja Kementerian PUPR yang bertempat di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (17/1).

Kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, sebagai hasil dari proses pelelangan dini sejak Oktober 2016 silam. Paket pekerjaan tersebut antara lain adalah preservasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan rumah susun, rumah khusus, pengembangan jaringan perpipaan air minum, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

3.KPK APRESIASI PUPR SOAL LHKPN

KPK mengapresiasi dan meminta sistem pencegahan korupsi di Kementerian PUPR lebih diperkuat. Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan beberapa langkah pencegahan yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR yakni pelaporan LHKPN, pakta integritas, whistle blowing system, dan pelaporan gratifikasi. Dalam pelaporan LHKPN, Agus Rahardjo menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Basuki yang telah mendorong pelaporan LHKPN sehingga tingkat ketaatan pelaporan LHKPN per 10 Januari 2017 mencapai 99,06%.

  1. ASTRATEL AKUISISI 18% SAHAM DI TOL CIPALI

PT Astratel Nusantara(Astratel), anak usaha dari PT Astra Internarional Tbk memperkuat portofolio investasi di jalan tol dengan ikut serta dalam pengusahaan pengalihan saham tol Cipali.

Irawan Santoso, Presiden Direktur Astratel mengatakan tujuan strategi bisnis itu sebagai komitmen perusahaan di sektor jalan tol nasional.

Keikutsertaan tersebut ditandai denngan penandatanganan perjannjian terkait pengalihan 40% saham PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS) dari PT Interra Indo Resources (Interra) kepada Astratel. BUS sendiri adalah pemegang 45% saham di PT Lintas Marga Sedaya (LMS), yang merupakan pemegang konsesi ruas tol Cikopo Palimanan. Dengan penandatangan itu maka Astratel miliki saham efektif sebesar 18% di LMS.

5.PERIZINAN PERUMAHAN DIATUR PEMERINTAH DAERAH

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Sebab, sebagian besar perizinan pembangunan perumahan diatur oleh pemda.

“Kami mengusulkan agar segera dibentuk tim sosialisasi dengan koordinator tim tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri karena yang menjadi sasaran adalah pemerintah daerah,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, Selasa (17/1), di Jakarta.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN