Issue of The Day

  1. UN HABITAT III

Dalam kunjungannya ke Quito, Ekuador menghadiri Konferensi UN Habitat III, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi salah satu narasumber dalam acara konsultasi mengenai pembentukan sebuah fasilitas implementasi bersama untuk pembangunan kota berkelanjutan yang diselenggarakan di Habitat III Conference Centre, pada Selasa (18/10). Usai acara tersebut, Menteri Basuki mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi negara sahabat.

  1. KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR OLEH SWASTA

Komitmen pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk menggelar berbagai proyek infrastruktur belum diimbangi dengan kemampuan anggaran. Tren alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN terus meningkat. Pada tahun 2014, alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 177,9 triliun dan meningkat menjadi Rp 317,1 triliun pada 2016. Bahkan, pada tahun 2017 pemerintah merencanakan alokasi anggaran infrastruktur Rp 346,6 triliun. Lantaran anggaran minim, pemerintah harus mulai melirik sumber lain pembiayaan proyek infrastruktur, utamanya pendanaan swasta.

  1. PUPR APRESIASI PENATAAN SUNGAI CIKAPUNDUNG

Tahun ini, sentuhan penataan di Sungai Cikapundung kembali akan dibuat melalui program pembuatan “Taman Ekologi” setelah sebelumya dibuat Teras Cikapundung yang saat ini menjadi sarana rekreasi warga Bandung maupun para pelancong. Kepala Puslitbang Air Kementerian PUPR, William M Putuhena memaparkan rencana pembuatan Taman Ekologi Sungai Cikapundung, merupakan aspirasi dan gagasan dari kelompok masyarakat diantaranya alumni ITB angkatan 1976 yang tergabung dalam Yayasan Tunas Nusa. Puslitbang air, saat ini sudah ada program yang digulirkan yaitu program pengendalian kualitas Sungai Citarum yang didalamnya sebagai anak sungai adalah Sungai Cikapundung.

  1. PROGRES TOL TRANS SUMATERA

Pembangunan Tol Trans Sumatera terus dikebut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proses pembangunan memang terus menunjukkan perkembangan. Setidaknya hal tersebut terlihat dari perkembangan proses pembebasan lahan yang berkembang signifikan dari posisi awal tahun sampai sekarang. Total jaringan jalan Tol Trans Sumatera direncanakan mencapai 2.048 kilometer (km), yang terdiri dari 17 ruas jalan tol menyusuri pantai timur Sumatera menghubungkan Bakauheni hingga Aceh. Menurut data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, estimasi kebutuhan dana mencapai Rp 22,53 triliun, untuk pembebasan tanah seluruh ruas jalan tol yang ditargetkan memiliki lebar hingga 60 meter. Biaya konstruksi secara keseluruhan mencapai Rp 144 triliun, dan biaya investasi sekitar Rp 273 triliun. Dari total 17 ruas tersebut, pemerintah memberikan prioritas kepada sejumlah ruas selama 5 tahun hingga 2019.

  1. PENANGANAN JALAN NASIONAL DI KALTARA

Putusnya badan jalan nasional di KM 40 ruas Bulungan di Kalimantan Utara menuju Berau di Kalimantan Timur, mendapat penanganan cepat. Hari ini, Kementerian PU dan Dinas PU Kaltim, berhasil membangun jalan darurat. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kedua provinsi, juga bikin posko di lokasi hingga 3 hari ke depan. Alat berat ekskavator dari Dinas PU Kaltim diterjunkan sejak kemarin siang, usai putusnya jalan dengan membuat jalan darurat. Meski masih rawan longsor apabila diguyur hujan, jalan darurat itu diharapkan bisa memperlancar arus kendaraan antar kedua provinsi.

  1. KERUSAKAN JALAN DI PANTURA

Kerusakan jalan raya pantura Kabupaten Indramayu sudah semakin mengkhawatirkan. Dari sekitar 68 kilometer panjang jalan nasional, diperkirakan 30 persen di antaranya rusak parah. Berdasarkan pantauan Rabu (19/10), jalan berlubang merata mulai dari perbatasan Indramayu–Cirebon hingga perbatasan Indramayu–Subang. Tidak hanya pada permukaan jalan beraspal, ruas jalan yang telah dibeton pun tampak mulai bolong–bolong. Bukan hanya di pinggiran, tapi sampai di tengah jalan raya dengan diameter dan ke dalaman bervariasi.

  1. PEMKOT BEKASI BERSIKUKUH BECAKAYU TAK BOLEH LEWATI JALAN AHMAD YANI

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, bersikukuh ingin trase ruas jalan tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) tidak melintas di ruas Jalan Ahmad Yani. Pemkot Bekasi menganggap perlintasan itu akan merusak keindahan kota Bekasi. Walikota bahkan berencana akan bertemu dengan Menteri PUPR.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN