Issue of the Day

1.PENGEMBANGAN PARIWISATA GUNUNG KIDUL

– Demi mendukung kawasan Gunungkidul sebagai destinasi pariwisata, Kementerian PUPR telah menyiapkan 3 strategi khusus. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan ada tiga pendekatan yang akan dilakukan Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Gunungkidul demi pengembangan wilayah berbasis pariwisata. Yang pertama pengembangan pariwisata di Pantai Selatan akan dikaitkan dengan kawasan strategis di sekitarnya, seperti Borobudur, Kraton Yogyakarta, dan Kraton Solo.

Kemudian, kedua, Kementerian PUPR akan meningkatkan konektivitas dari Gunungkidul ke pusat-pusat pelayanan utama dalam kawasan sekitar, seperti ke Bandara Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Kota Solo, dan kawasan pusat-pusat utama lainnya. Ketiga, meningkatkan kapasitas pelayanan perkotaan di Gunungkidul. Pelayanan yang dimaksud Basuki, antara lain peningkatan air baku, air bersih, sanitasi, drainase, dan sebagainya.

2.DISKUSI JUMATAN: PROGRES TOL TRANS SUMATERA

– Pemerintah menugaskan BUMN konstruksi PT Hutama Karya (HK) untuk mengerjakan ruas tol Trans Sumatera. Dari total 24 ruas yang direncanakan, pemerintah melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015 telah menugaskan HK untuk memprioritaskan pengerjaan delapan ruas selama lima tahun mulai dari tahun 2014 hingga 2019. Seiring perjalanannya, pemerintah menambah 3 ruas tambahan prioritas yakni Medan–Banda Aceh, Pekanbaru–Padang, dan Tebingtinggi–Parapat. HK juga akan menjadi pelaksana pengerjaan 3 ruas tambahan tersebut.

– Sebanyak 3 ruas tol Trans Sumatera ditargetkan bisa beroperasi tahun depan. Tiga ruas tol ini terdiri dari ruas tol Medan–Binjai sepanjang 17 km, ruas Palembang–Indralaya sepanjang 22 km dan sebagian ruas Bakauheni–Terbanggi Besar sepanjang 27 km. Direktur Operasional PT Hutama Karya, Bambang Pramusinto dalam diskusi media di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/11) menyatakan total jalan tol sumatera yang akan dibuka pada tahun 2017 ada sekitar 60 sampai 70 km.

– Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan sampai saat ini dana talangan yang ditargetkan terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp 16 triliun. Dana talangan ini adalah dana yang berasal dari Lembaga Manajemen Aset Negara.”Yang sudah ditagihkan itu sebesar Rp 7,4 triliun, dan yang sudah dibayarkan Rp 5,9 triliun

3.PEMBANGUNAN JLS

Pemerintah menyatakan tahun depan akan melanjutkan kembali pembangunan jalan lintas selatan (JLS). Ini setelah ada kepastian, bahwa dana pinjaman lunak (loan) dari Islamic Development Bank (IDB) untuk JLS sudah cair di awal tahun. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Kementrian PUPR I Ketut Darmawahana mengatakan, loan IDB untuk pembangunan JLS di Jatim totalnya mencapai Rp 1,749 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1,424 triliun merupakan loan baru dengan IDB, dan Rp 325 miliar pinjaman lanjutan.

4.RENCANA PERESMIAN GEDUNG APUNG

Penyelesaian Gedung Apung di Kampung Tambakloro, Tanjung Mas, Semarang Utara terus dikebut. Rencananya, gedung yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 miliar dari Kementerian PUPR tersebut diresmikan, 25 November oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dari hasil pantauan, para pekerja tengah melakukan finishing, mulai dari penataan hingga pengecetan. Nantinya akan menjadi percontohan, bangunan apung di Indonesia. Sebelumnya juga telah dibangun jembatan apung di Cilacap, dengan konsep yang sama.

5.TIK EXPO 2016

Kementerian PUPR mengelar acara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Expo 2016 di Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (17/11). Acara ini diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dalam TIK Expo 2016 menampilkan 22 booth dari internal dan eksternal Kementerian PUPR. Masing–masing booth menampilkan hasil pengembangan TIK di Pusdatin dan unit kerja di Kementerian PUPR lainnya serta produk–produk TIK terkini yang terdapat di pasaran saat ini.

6.HUNTARA TAHAP I MASIH TERBENGKALAI

Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) tahap pertama untuk 954 kepala keluarga (KK), pengungsi korban erupsi gunung api Sinabung hingga saat ini masih terbengkalai. Permasalahan terletak di tingkat pembahasan BNPB dan Kementerian PUPR. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Natanail Perangin–angin ketika mengutarakan, permintaan pihak BNPB yang sebelumnya meminta Pemkab Karo untuk menyediakan lahan telah dipenuhi.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN