Issue of the Day Rabu, 11 Januari 2017

1.KEBIJAKAN PROGRAM SEJUTA RUMAH
Target Realisasi Subsidi Bantuan Uang uka
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menargetkan realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tahun 2017 bisa digunakan untuk 550 ribu unit rumah MBR. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus dalam Rapat Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Peran Pemda
Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus menyatakan stakeholder dari Program Sejuta Rumah adalah pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat itu sendiri. Salah satu hal yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu keberhasilan Program Sejuta Rumah yakni terkait penyederhanaan perijinan.

Pembentukan Dinas Perumahan
Pembentukan dinas yang mengurusi masalah perumahan di daerah diharapkan bisa mendorong pelaksanaan pembangunan hunian bagi masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah. Untuk itu, dukungan pemerintah daerah untuk membentuk Dinas Perumahan sangatlah diperlukan. Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Selasa (10/1) menjelaskan, salah satu dasar pembentukan Dinas Perumahan adalah sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, masalah perumahan saat ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus mendapat perhatian khusus dari Pemda.

Kebutuhan Bank Tanah
Pengamat perumahan dan permukiman dari ITB Jehansyah Siregar mengatakan, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan mengatasi permasalahan hunian di kota besar seperti Jakarta. Dukungan itu mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, terutama untuk membentuk bank tanah. Salah satu solusinya adalah bank tanah. Spekulasi tanah harus dikendalikan, dan dibentuk lembaga perumahan untuk menjamin ketersediaan lahan dan menjadi pengendali harga, Jehansyah menyatakan butuh peran signifikan dari Kementerian PUPR yang memiliki BPIW untuk merealisasikan lembaga bank tanah tersebut.

Peran Holding BUMN Perumahan
Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nurul Mujahid mengatakan kehadiran pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam satu kawasan sudah mendesak untuk menciptakan hunian berimbang terutama di kota-kota besar. Menurutnya lebih efektif dan efisien dalam satu kawasan ketimbang membangun pada lokasi-lokasi yang berbeda. Saat ini di Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah memiliki 35 kawasan yang siap untuk dikembangkan bagi pembangunan hunian bagi MBR.

2.TANTANGAN DITJEN BINA KONSTRUKSI
Salah satu tantangan yang dihadapi Ditjen Bina Konstruksi untuk melaksanakan tugas pembinaan konstruksi adalah keterbatasan jumlah anggaran dan SDM. Untuk itulah diperlukan strategi yang tepat agar sasaran–sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib, Selasa (10/1) meminta untuk anggaran 2017 ditingkatkan untuk kerjasama dan pemberdayaan stakeholder pembinaan konstruksi. Misalnya, mendorong agar pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi jika perlu dilakukan oleh stakeholders konstruksi. Selain itu, diharapkan semua program yang dilakukan Ditjen Bina Konstruksi harus mendukung proyek strategis yang sedang dilaksanakan Kementerian PUPR.

3.BANTUAN MOBIL COMPACTOR DI PALEMBANG
Tingginya lonjakan sampah di Kota Palembang selama Asian Games 2018, yang diprediksi mencapai 10 ribu ton per hari. Mengantisipasi hal itu, Kementerian PUPR memberikan tiga unit mobil compactor. Mobil yang mampu menampung hingga 5 ton sampah, untuk dioperasionalkan di kawasan Jakabaring Sport City.  Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Dodi Kris Pratmadi, mengatakan sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Kota Palembang penting menyediakan layanan, sanitasi dan pengelolaan sampah. Pemberian bantuan tiga unit mobil compactor persampahan ini, tak lain untuk menyukseskan Asian Games di Palembang. Kata Dodi, secara nasional pelayanan sanitasi baru mencapai sekitar 86,7 persen, dan pengelolaan limbah sekitar 62 persen.

4.REKLAMASI TELUK JAKARTA
Staf Ahli Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengatakan reklamasi Teluk Jakarta, merupakan salah satu solusi yang akan membantu dalam mengatasi permasalahan Jakarta. Tak hanya untuk melakukan restorasi Teluk Jakarta, penambahan luas kota juga bisa meningkatkan daya tampung dan daya dukung lingkungan ke depan. Dengan reklamasi 17 pulau, paling tidak akan menambah 5.200 hektar lahan ibukota.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN