Jakarta Ibukota Yang Sedang Galau

Jakarta sudah berusia 492 tahun, dimana cikal bakal kota Jakarta berawal di Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527 yang kemudian terus berkembang sampai saat ini.
Jakarta tumbuh dan berkembang tanpa perencanaan yang matang –unplanned city – tiap kali ada kebijakan baru seiring dengan pemerintahan dan pemimpin yang baru pula, walaupun kebijakan itu hanya perubahan istilah tapi cukup membuat galau arah dan perkembangan kotanya, karena istilah – istilah tersebut disampaikan oleh pimpinan yang mana dijadikan acuan kebijakan yang terkadang membuat bingung warga kotanya.

Beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah ibukota tersebut menuai banyak kritik dan pertentangan, misalnya diawal periode melakukan penutupan area jalan untuk pedagang kaki lima di depan stasiun Tanah Abang, ide naturalisasi sungai, dan yang terakhir balap formula electric. Bila diamati kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah salah jikalau;

1. Untuk kasus Tanah Abang misalnya ; penutupan jalan2 tersebut tidaklah permanen tapi dilakukan dihari2 tertentu (Sabtu atau Minggu) dan mungkin harus direncanakan pula dengan matang solusinya melalui perencanaan jangka pendek, menengah dan panjangnya seperti apa, misal ; dalam jangak pendek membuat kanalisasi pejalan kaki dengan elevated walkway yang menghubungkan antara stasiun tanah abang dengan blok A, B, C, dst. Selanjutnya program jangka menengah dengan mengembangkan kawasan superblock perdagangan Tanah Abang yang terintegrasi berbasis Joint Oriented Development dengan dukungan dari investor swasta. Dan program jangka panjangnya melakukan pengelolaan estate management sehingga kawasan tersebut tetap berkelanjutan.
2. Ide Naturalisasi Sungai, ide ini sangat bagus tapi tidak bias digeneralisasi di seluruh kawasan di Ibukota. Naturalisasi Sungai bisa direncanakan dan dilaksanakan pada area-area dengan kepadatan rendah dan bukan ditengah kota, banyak contoh yang bisa kita sandingkan; misal ; area Bishan Park di Singapore yang berada di kawasan dengan area berkepadatan rendah, bisa dilakukan naturalisasi sungai untuk memecahkan beberapa masalah; banjir dan pembersihan air sungai dengan metoda cleansing biothops, akan tetapi ketika sungai tersebut memasuki area kota dengan kepadatan tinggi pola naturalisasi tidak dapat dikerjakan.
3. Formula E, bukannya tidak mungkin Jakarta memiliki sirkuit di dalam kota selama infrastruktur kotanya memadai, sudah ada beberapa contoh sirkuit yang berada ditengah kota; Albert Park di Melbourne, Singapore Circuit, dan Monaco. Kesemua kota tersebut diatas sudah memiliki infrastruktur yang baik dan posisi sirkuitnya tidak mengganggu aksesibilitas selama 2 minggu areanya di lock down. Apakah yang akan terjadi jika Formula E diadakan di area silang Monas? Bagaimana aktivitas area kantor sekitar?
Mungkin salah satu solusinya adalah membuat sirkuit di area reklamasi (‘pantai bagian daratan?’)

Beberapa kebijakan atau ide bagus tersebut sebaiknya perlu dikaji secara matang dan seksama agar kota ini berjalan dengan baik. Jakarta bukanlah sebuah kota laboratorium sebagai ajang uji coba kebijakan yang mengakibatkan kegalauan warganya yang tinggal. Banyak hal yang harus ditata dan kelola di Jakarta sehingga jargon maju kotanya bahagia warganya. Setiap minggu permasalahan di Jakarta semakin bertambah, dari pengelolaan sampah yang tidak kunjung selesai, Polusi yang mengancam kesehatan penduduknya hingga ancaman Jakarta diambang tenggelam karena pembangunan yang membabi buta tanpa memperhatikan lingkungan, salah satu penyebabnya adalah penggunaan (penyedotan) air tanah untuk konsumsi domestic. Hal ini bisa dipahami oleh karena jaminan kesediaan air bersih masih belum merata. Akan tetapi memahami saja tidak cukup sehingga harus dilakukan terobosan yang cepat dengan kajian yang cermat untuk menyelesaikan permasalahan satu persatu. Ancaman-ancaman (isu-isu) tersebut diatas mungkin saja menjadi salah satu untuk percepatan pemindahan Ibu Kota Negara keluar Jawa, karena bukan tidak mungkin penyakit yang ada di Jakarta juga (akan) menular ke wilayah lainnya di Pulau Jawa, karena Jakarta dijadikan barometer/acuan pembangunan sebuah kota. Lalu bagaimana rencana Ibukota yang baru? Akan kah juga mengalami kegalauan yang sama?

Jika dilihat dari perencanaan Ibu Kota Negara yang baru yang beredar di media elektronik maupun social Media, sepertinya ada ketidak sinkronan antara rencana dengan konsep yang diusung “Compact and Smart City” (?) Perencanaan Ibukota Negara yang baru tersebut jauh dari kompak, malah cenderung sprawling (menyebar), apakah kedepan Ibukota Negara harus seluas ratusan hingga ribuan hektar (?) Akankah Ibukota Negara yang baru ini nantinya akan mengulang kegagalan Jakarta dan menularkan penyakit dilain pulau (?) Ide membangun Ibukota yang kompak sudah betul, karena dengan membangun kota yang kompak akan lebih efisien dan tidak memerlukan lahan yang terlampau luas. Lalu bagaimana dengan Smart (pintar) ? kota yang pintar saja tidak cukup karena dengan kondisi geografis dan perkembangan jaman di era globalisasi ini, sebuah kota haruslah memiliki ketahanan (resilient), sebelum terlambat sebaiknya perencanaan ibukota Negara dengan tema Kompak dan Pintar tersebut sebaiknya dirubah menjadi Compact and Resilient City.

Mengapa harus kota dengan memiliki ketahanan (Resilient), karena kota yang direncanakan dan dibangun dengan berbasis Resilient akan menjadikan kota tersebut tanggap terhadap ancaman segala bencana (baik alam, ekonomi maupun lainnya). Kota yang resilient juga mengadaptasi prinsip kota yang pintar, berkelanjutan dan hijau. Semoga hal ini tidak menambah kegalauan Ibukota Negara yang baru nanti.
Oleh : Satrio S. Herlambang, MUD (Arsitek dan Perancang Kota)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN