Kabar Gembira ! Perizinan Pembangunan Perumahan Dicukur Nyaris Habis

KITANESIA– Target Pemerintah dalam mewujudkan Satu Juta rumah tampaknya tidak cuma sekedar wacana namun akan terus berjalan secara pasti, perumahan yang disasar dan diutamakan adalah kelompok MBR ( Masyarakat berpenghasilan Rendah), hal ini didasari saat Usulan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIII yang diusulkan oleh Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian yang dalam waktu dekat akan segera diluncurkan.

Selain itu juga paket kebijakan itu akan fokus bagaimana mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menyederhanakan peraturan, mengurangi dan mempercepat perizinan serta menurunkan biaya untuk pembangunan perumahan rakyat dibawah 5 hektar.

Di Indonesia saat ini kesenjangan tingkat kepemilikan rumah terasa amat terlihat perbedaannya antara masyarakat mampu dan tidak mampu, data yang dikeluarkan oleh Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian menyebutkan 3,1 juta rumah tangga memiliki rumah lebih dari 1 sementara itu 11,8 juta rumah tangga tidak memiliki rumah sama sekali.

Adapun tujuan dari Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIII ini dalam hal perizinan akan banyak dipangkas dan dipermudah antara lain yang selama ini ada 33 perizinan disederhanakan menjadi 11 perizinan, pengurusan perzinan yang biasanya bisa memakan 769 hari – 981 hari dipangkas habis menjadi 44 hari, menghapus 7 perizinan, menggabungkan perizinan dan memangkas biaya perizinan sampai dengan 70 %.

Unknown-23

Sementara itu usulan Paket Kebijakan Ekonomi ini yang digagas oleh Kementrian Bidang Perekonomian itu adalah secara rinci adalah sebagai berikut :

USULAN DEREGULASI LANJUTAN Mempercepat penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau dengan menyederhanakan dan mengurangi regulasi (perizinan dan rekomendasi) dan biaya untuk membangun dan mendapatkan rumah oleh masyarakat serta mempercepat waktu pembangunan.

USULAN DEREGULASI LANJUTAN

Mempercepat penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau dengan menyederhanakan dan mengurangi regulasi (perizinan dan rekomendasi) dan biaya untuk membangun dan mendapatkan rumah oleh masyarakat serta mempercepat waktu pembangunan.

    Usulan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIII

   Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

    Latar Belakang :

  1. Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya. Serta butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  2. Saat ini ownership home rate sebesar 78,7% sisanya non milik (sewa/kontrak/ numpang) dan 3,1 juta rumah tangga memiliki rumah lebih dari satu serta 11,8 juta rumah tangga tidak memiliki rumah sama sekali.
  3. Masih enggannya pengembangan hunian mewah untuk melaksanakan kewajiban guna menyediakan hunian menengah dan hunian murah. Hal ini dikarenakan untuk membangun hunian murah seluas 5 Ha memerlukan proses perizinan lama, yang saat ini terdapat 33 izin atau syarat dan memerlukan 769-981 hari serta biaya yang besar.
  4. Perlu adanya penyederhanaan perizinan bagi pembangunan rumah khususnya untuk MBR yang juga didukung oleh berbagai Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

    Tujuan dan Manfaat

  1. Mendorong tercapainya target Program Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah.
  2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan rumah.
  3. Menyederhanakan perizinan dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin pengembangan hunian murah.
  4. Mengatur percepatan perizinan pembangunan rumah tapak bagi MBR diatas lahan maksimal 5 Ha, sehingga peraturan yang akan disiapkan akan lebih mudah diimplementasikan.
  5. Mendorong iklim berusaha bagi badan hukum di bidang perumahan dan permukiman sekaligus dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.

Pokok-pokok Kebijakan

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Percepatan Perizinan Pembangunan Rumah Tapak Bagi MBR, yang meliputi:

  1. Penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan oleh pengembang untuk membangun rumah MBR, dari semula yang diidentifikasikan sebanyak 33 perizinan dan tahapan dideregulasi menjadi 11 perizinan dan tahapan dan mempercepat waktu penyelesaian proses perizinan. Dengan pengurangan perizinan dan tahapan serta percepatan waktu proses perizinan tersebut maka waktu pembangunan MBR selama ini yang rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.
    1. Perizinan yang dihilangkan menyangkut:
      • Izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja;
      • Rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja;
      • Persetujuan gambar Master Plan dengan waktu 7 hari kerja;
      • Surat permohonan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja;
      • Persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja; dan
      • Izin cut and fill dengan waktu 5 hari kerja.
      • Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja
    2. Penggabungan perizinan, yaitu:
      • Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat;
      • Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha);
      • Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.
  1. Percepatan waktu proses perizinan, yaitu untuk:
    • Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja);
    • Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja);
    • Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja);
    • Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja);
    • Penerbitan Sertifikat Induk HGB a/n Pengembang (dari 90 hari menjadi 3 hari kerja);
    • Penerbitan PBB Induk dalam rangka SHGB Induk (dari 5 hari menjadi 1 hari kerja);
    • Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan
    • Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).
  2. Dengan pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, maka biaya untuk pengurusan perizinan akan menjadi 30% dari biaya saat ini (turun sebesar 70%). Perhitungan biaya tersebut dilakukan bersama pengurus Real Estate Indonesia/REI. Komponen yang berpengaruh pada penurunan biaya sebagai dampak penyederhanaan regulasi:
    1. Penurunan biaya pengurusan Izin Lingkungan (jika sudah sesuai dengan RTRWD/RTRWK).
    2. Penghapusan biaya untuk mengurus Izin Lokasi.
    3. Penurunan biaya pengurusan Izin UKL/UPL (jika luas di bawah 5 Ha).
    4. Penghapusan biaya untuk menyusun Andalalin (jika luas di bawah 5 Ha tidak memerlukan Andalalin).
    5. Penghapusan biaya untuk mengurus Rekomendasi Peil Banjir.
    6. Penurunan biaya memperoleh Advise Planning.
    7. Penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
    8. Penurunan biaya pengecekan zona lokasi oleh BPN (jika lokasi berada di zona perumahan).
    9. Penurunan biaya pemecahan sertifikat (dibuat SOP untuk menjadi standar biaya).

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN