Kebijakan Memerlukan Dukungan Politik

Kitanesia.co – Dalam pandangan Presiden Joko Widodo, saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang lolos dari kesulitan tekanan ekonomi global. “Ada yang turun satu persen, dua persen, sampai minus tiga dan mendekati minus tujuh, presiden sampai jatuh. Ada pemerintahan gagal sampai penjarahan. Itulah kesulitan yang ada dan tekanan ekonomi seperti itu juga menekan negara kita, Indonesia,” kata Presiden ketika memberikan sambutan pada Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis malam, 28 Juli 2016.

Dikatakan Presiden kondisi saat ini adalah sebuah keadaan yang tidak normal. Oleh sebab itu harus diselesaikan dengan cara yang tidak biasa. “Tidak mungkin tekanan ekonomi seperti ini kita lakukan dengan cara biasa dengan kerja normal. Tidak akan bisa keluar dari situasi sulit itu,” tegas Presiden.

Sekarang, lanjut Presiden, dibutuhkan kecepatan untuk memutuskan perubahan kebijakan yang cepat sehingga di lapangan cepat diantisipasi. Indonesia tidak hanya membutuhkan stabilitas keamanan tapi juga stabilitas politik. “Oleh sebab itu, kondisi stabilitas keamanan sangat dibutuhkan negara kita. Stabilitas politik juga sangat dibutuhkan Indonesia,” tutur Presiden.

“Banyak investor, pengusaha yang sekarang ini meyakini memberikan kepercayaan bahwa stabilitas politik kita dianggap sangat baik. Ini patut kita syukuri,” ucap Presiden.

Kebijakan Memerlukan Dukungan Politik

Oleh karenanya, Presiden menggarisbawahi setiap kebijakan yang memerlukan kecepatan untuk diputuskan memerlukan dukungan dari partai sehingga perubahan dapat dilakukan secara cepat.

Presiden memberikan contoh Undang-Undang Tax Amnesty sebagai suatu kebijakan yang mendapatkan dukungan politis secara cepat, karena bila hingga bulan Juni 2016 belum disetujui maka momentum dari kebijakan ini akan hilang. “Kalau lepas dari Juni momentum kita sudah hilang. Oleh sebab itu saya berikan apresiasi penghargaan, dukungan partai, fraksi di DPR begitu cepat menyelesaikan Undang-Undang Tax Amensty. Kalau momentum lepas, sulit kita mengejar, karena kondisi ekonomi sulit diprediksi,” ucap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar Partai Golkar betul memiliki konsistensi dalam memberikan dukungan kepada pemerintah. “Kalau pas ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memerlukan kecepatan, meskipun kebijakan itu kadang pahit dan tidak populis, tetapi untuk kepentingan rakyat banyak, kadang kita harus memutuskan keputusan sulit,” ujar Presiden.

“Tetapi kalau ada dukungan penuh dari partai-partai, saya disuruh memutuskan yang sulit-sulit ┬áseperti itu, itu memang pekerjaan saya. Saya tidak pernah berpikir yang namanya polularitas. Kalau baik untuk negara, rakyat dan menyebakan kita tidak populer saya tetap putuskan,” ujar Presiden.

Oleh sebab itu konsistensi dukungan diperlukan pemerintah saat ini. “Saya yakin Golkar konsisten mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Perasaan saya begitu,” ujar Presiden.

Keyakinan Presiden akan dukungan Partai Golkar kepada pemerintah didasarkan pada beberapa proses kebijakan yang memerlukan dukungan politik. “Kemarin itu saya ikuti apakah Golkar konkrit atau tidak. Saya ikuti ternyata konkrit. Saya contohkan Undang-Undang Tax Amnesty, kemudian saat pemilihan Kapolri. Saat APBN-P, saya ikuti terus. Kalau meleset saya telepon Ketua Umum,” kata Presiden.

Presiden memberikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan Partai Golkar kepada pemerintah. “Saya ucapkan terima kasih kepada Golkar sehingga setiap kebijakan pemeritah yang diambil pemerintah betul-betul dalam kondisi sesulit apapun, bisa kita putuskan dengan baik,” ucap Presiden.

Hadir pada acara ini, Presiden RI ketiga BJ Habibie, Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto selaku tuan rumah, serta tokoh-tokoh partai politik baik dari Partai Golkar dan partai politik lainnya.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN