Komitmen Pemerintah Untuk Menyederhanakan Perizinan di Sektor Properti

KITANESIA, JAKARTA– Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Beliau mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali langkah perizinan yang dipangkas meski diakui masih banyak hal yang harus dibenahi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.

“Sudah dilakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Sudah kita potong-potong, memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Dulu 33 izin, sekarang hanya 11 izin. Dulu sampai 900 hari, sekarang hanya 40 hari kurang lebih. Tapi dalam pelaksanaannya kalau masih ada masalah silakan disampaikan kepada kita,” terang presiden di Grand Ballroom, Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.

Presiden juga menjelaskan bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang telah diluncurkan tersebut ialah dalam rangka mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan biaya bagi pengembang untuk membangun rumah.

“Sekali lagi rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan. Jangan sampai salah di lapangan yang banyak dibangun malah rumah orang yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga rumah sebelumnya,” ujarnya.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN