Konsepsi Kemandirian Ekonomi Sukarno

Oleh – Eko Sulistyo 

Bulan Juni sering disebut sebagai bulan Bung Karno. Ada tiga tonggak sejarah yang berkaitan dengan Sukarno yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 1 Juni hari lahirnya Pancasila yang digagas Sukarno; 6 Juni hari lahirnya Sukarno; dan 21 Juni hari wafatnya Sukarno. Maka tidak heran jika setiap bulan juni banyak kegiatan digelar untuk memperingati dan mengenang jasa-jasa Presiden RI pertama tersebut.

Sukarno memang orang hebat. Selain dikenal sebagai Presiden RI pertama sekaligus proklamator kemerdekaan—bersama Bung Hatta—Sukarno juga dikenal sebagai salah satu pemikir besar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga orang lebih mengenal Sukarno sebagai pemikir politik dan ideologi. Namun orang lupa bahwa Sukarno juga memiliki strategi pembangunan ekonomi untuk memajukan ekonomi nasional yang terencana dan sistematis.

Sayangnya strategi tersebut tidak sempat dituntaskan pelaksanaannya akibat rivalitas politik dalam negeri, gangguan dari pihak Barat dalam Perang Dingin serta meletusnya peristiwa 1965 yang meruntuhkan otoritas konstitusional Soekarno.

Ekonomi Berdikari
Konsepsi ekonomi Sukarno sudah mempunyai pondasi sejak zaman pergerakan nasional. Gagasan ini dapat ditemukan misalnya dalam pidato pembelaan Sukarno “Indonesia Menggugat” dihadapan pengadilan kolonial di Bandung, 18 Agsutus 1930.

01IM

Dengan mengutip berbagai teori dan fakta-fakta penghisapan kolonial atas Hindia Belanda, Sukarno secara lantang menolak kapitalisme dan imperialisme yang dianggapnya sumber kesengsaraan rakyat, eksploitasi antar manusia dan penjajahan antar bangsa di dunia. Imperialisme bagi Sukarno bukan hanya penguasaan wilayah oleh sebuah negara yang lebih kuat, tapi juga penguasaan ekonomi oleh perusaahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi kekayaan alam sebuah bangsa.

Bila sistem kapitalisme dan imperlialisme ditolak oleh Sukarno maka Sukarno mengajukan gagasan sosio-demokrasi, sebuah demokrasi yang memajukan kesejahteraan sosial, kesejahteraan seluruh rakyat dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sepintas gagasan ini mirip dengan pemikiran sosial-demokrasi. Namun bagi Sukarno, demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi.

Implementasi gagasan Soekarno dalam sistem ekonomi terwujud dengan dirumuskannya Ekonomi Terpimpin (Planned Economy) yang mendasarkan pada Ekonomi Berdikari (EB) sebagai upaya dari Soekarno untuk mencari jalan alternatif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, guna membangun kemandirian ekonomi nasional dengan memutus perekonomian kolonial, feodalisme dan imperialisme. Tujuanya agar Indonesia mandiri dan tidak tergantung dari konjungtur pasar internasional.

EB tidak bisa dipahami sebatas kebijakan ekonomi semata, tapi juga jalan ideologis Sukarno dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional. EB adalah sebuah eksperimen ekonomi mandiri ala Indonesia atau alternatif “Jalan Ketiga” yang dipilih Sukarno ditengah pilihan “jalan kapitalisme” atau “jalan komunisme” sebagai strategi pembangunan nasional yang mandiri sesuai dengan Panji Trisakti Sukarno; Berdikari dalam ekonomi, Berdaulat dalam Politik, dan Berkepribadian dalam budaya.

Dewan Perancang Nasional
Untuk menjalankan Ekonomi Terpimpin, Sukarno membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Mohamad Yamin. Badan ini bertugas merencanakan blueprint pembangunan dan sekaligus mengawasinya. Pada tahun 1960 Depernas melahirkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun yang terbagi dalam dua tahap. Tiga tahun pertama adalah riset ilmiah tentang potensi ekonomi nasional dan upaya swasembada pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Lima tahun berikutnya adalah tahap pertumbuhan produksi dan pendapatan secara berkelanjutan dengan kekuatan sendiri.

Pada tahun 1963 pemerintah Sukarno mengeluarkan peraturan ”26 Mei 1963” yang disebut dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Keputusan ini menegaskan pendirian Sukarno untuk kembali fokus ke rencanan pembangunan nasional, setelah pergolakan daerah dan persoalan Irian Barat dianggap selesai.

Pondasi dasar dari EB adalah penguasaan negara atas aset-aset ekonomi strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, yang saat itu masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama perkebunan dan pertambangan. Penguasaan aset strategis adalah mandat dari Pasal 33 UUD 1945. Karena itu EB diawali dengan nasionalisasi perusahaan-perusaaan asing yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Sekitar 400 perusahaan yang dikelola oleh Pusat Perkebunan Negara (PPN), 100 perusahaan perdagangan, perusahaan yang memproduksi dan memperdagangakan 13 barang vital untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor melalui Badan Urusan Dagang. Negara juga mengusai 160 perusahaan industri ringan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang dan Listrik. Besarnya penghasilan dari semua bidang yang dikuasai negara ini pertahun ditaksir sekitar Rp 50 milyar. Sayangnya, proyek nasionalisasi ini kemudian lebih dinikmati oleh pihak birokrat dan militer sebagai penguasa darurat di masa Demokrasi Terpimpin.

Banyak dari perusahan negara ini dikelola dengan buruk dan cenderung digunakan untuk kepentingan politik.

Kebijakan perekonomian strategis lainnya adalah menjadikan koperasi sebagai pondasi dari perekonomian nasional agar petani di pedesaan dan buruh dapat meningkatkan pendapatan dan produksinya. Memajukan koperasi adalah mandat dari UUD 1945 sebagai bentuk usaha rakyat melawan kapitalisme dan kepentingan pasar bebas. Koperasi dipilih karena usaha kolektif ini tidak bertujuan untuk melakukan pemusatan modal dan mencari untung. Dengan demikian koperasi diharapkan akan memperbaiki ekonomi rakyat sehingga perannya sama dengan perusahan negara yaitu sebagai pelaksana EB.

Pondasi ekonomi yang juga akan diperkuat adalah kebijakan memajukan swasta nasional untuk memperkuat daya saing pengusaha pribumi. Pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan atas perusahaan swasta asing dan menyatukan kekuatan swasta nasional dengan membentuk Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta. Pemerintah memberikan insentif berupa pelipatan kurs dolar yang didapat jika pihak swasta nasional melakukan ekspor-impor untuk kebutuhan peningkatan produksi kebutuhan umum.

Sayangnya upaya penguatan ini juga gagal akibat berkembangnya ekonomi rente dimana banyak pengusaha pribumi menjual konsesi yang didapat dari negara kepada pihak lain.
EB juga berupaya menarik modal asing. Jadi keliru jika menaganggap EB menolak modal asing dan menyamakan dengan sitem ekonomi negara komunis. Modal asing dan pinjaman luar negeri tetap diperbolehkan dibawah syarat yang tidak mengikat secara politik dan tidak bersifat pinjaman jangka panjang.

Modal asing dan pinjaman dibolehkan untuk proyek-proyek yang butuh biaya besar. Biaya akan didapat melalui kerjasama dengan swasta asing dengan sistem bagi hasil.

Proyek yang dijalankan tetap menjadi milik pemerintah Indonesia, pihak asing hanya mendapatkan prosentase keuntungan yang disepakati.

Tentu saja kondisi obyektif di zaman Sukarno berbeda jauh dengan alam neoliberlaisme abad ke XXI. Sekarang saatnya kembali untuk secara jernih mencari strategi ekonomi yang mempunyai akar pada bangsa Indonesia, memperkuat keamandirian ekonomi nasional, dan tidak menggadaikan ekonomi pada kekuatan neo-liberalisme atau kolonialisme gaya baru.

Dengan semakin menguatnya jeratan ekonomi neoliberalisme atas semua aspek ekonomi nasional, maka strategi pembangunan EB yang pernah dirumuskan Sukarno masih relevan dengan Indonesia masa kini. Tidak ada salahnya kita belajar dari konsepsi EB yang pernah dirumuskan dan dijalankan oleh Sukarno.

*Penulis,Eko Sulistyo– Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi, Kantor Staf Presiden

Sumber: Koran Sindo 1 Juni 2016.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN