Nawacita Yang Membumi, Keteladanan, Fokus serta Konsistensi

KITANESIA– Tanpa terasa, 2 tahun sudah berlalu pemerintahan kabinet kerja pimpinan Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Jokowi, sang “Petugas partai kerempeng yang bertenaga banteng’, yang sering dianggap remeh oleh banyak pihak, berhasil memenang Pilpres 2014 yang keras dan penuh intrik serta fitnah. Selama 2 tahun kepemimpinannya ditempa berbagai ujian berat baik dari dalam negeri maupun kondisi global, namun dengan kejujuran, keteguhan dan kerendahan hati,keberanian namun langkah taktis dan strategis yang dilakukan, satu persatu mengakui kepemimpinanya untuk membawa Indonesia menuju tujuannya dalam 3 tahun ke depan.

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama yang melandasi seluruh esensi bangsa Indonesia. Konsep Trisakti : berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah filosofi dasar Bung Karno yang digunakan Jokowi. Nawacita adalah visi pemerintahan Jokowi-JK yang memiliki 3 ciri : negara hadir, membangun dari pinggiran, dan revolusi mental.

Setiap rezim pasti mempunyai ‘visi windmils of heaven ’ semacam ini, namun bagaimana cara men ‘down 2 earth’ kannya ? Bagaimana untuk menghindarkan visi ini hanya menjadi wacana atau rencana saja ? Beberapa sifat unik yang dimiliki oleh Jokowi-JK dalam usaha mewujudkan visi ini adalah keteladanan, strategi fokus pada prioritas, dan konsistensi.

Keteladanan

Keteladanan adalah sesuatu yang sangat langka akhir-akhir ini di masa orde reformasi. Di masa keterbukaan ini, justru pihak-pihak yang sedang mengemban amanah untuk memimpin seringkali mempertontonkan kemunafikan yang terbuka. Sejak berakhirnya “wind fall’ ekonomi, Indonesia sejak 2011 mengalami degradasi. Skandal korupsi meledak, skandal pajak merebak, situasi politik sepertinya rukun namun cakar-mencakarnya “lebih lucu dari sinetron komedi atau reality show manapun’, membuat ekonomi Indonesia tidak mampu menjawab dengan baik tantangan ekonomi global. Kurs rupiah yang tadinya dapat mencapai Rp. 8.660,- di April 2011, terus melorot sampai Rp 12.440 di akhir tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2011 mencapai 6.5%, terus menurun sampai 5.1% di tahun 2014

Rakyat Indonesia yang sudah berjuang dengan sakratul maut seperti ibu untuk melahirkan orde reformasi, hanya bisa mengurut dada melihat anaknya menjadi Malin Kundang yang durhaka. Rakyat Indonesia, sebagai Ibu orde reformasi, hanya bisa berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tolong berikan pemimpin yang dapat memberikan keteladanan…Keteladanan yang akan memberikan harapan bagi bangsa Indonesia untuk mengoptimalkan modal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki….Keteladanan yang dapat memberikan semangat partisipatif masyarakat untuk maju bersama sebagai satu bangsa di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan menjelang globalisasi di tahun 2020.

Tuhan YME memberikan seorang pemimpin baru bagi bangsa Indonesia, seorang pemimpin yang berasal dari rakyat kebanyakan, seorang pemimpin yang tidak punya darah biru baik bangsawan maupun politik, seorang pemimpin yang gemar ‘blusukan’ bersama rakyat dan memberikan teladan ‘bersih’. Apakah blusukan adalah ‘pencitraan’ kosong ?.

 “(Saat menjabat Wali Kota Solo) saya hanya  blusukanblusukan, dan blusukan. Hanya dengan blusukan dan berbicara langsung dengan masyarakat, saya bisa menemukan hal-hal yang menarik,”

Jokowi menggunakan metoda blusukan dalam mengajak pedagang kaki lima di alun-alun kota Solo

“Saya berkumpul dengan mereka sebanyak 54 kali. Saya juga undang mereka untuk sarapan, makan siang, dan makan malam sekitar 20 kali,” (Jokowi, 17 Mei 2016, “The 7th Asian Leadership Conference” di Seoul, Korea Selatan)

Dan akhirnya everybody happy. Teladan berEmpati akan menghasilkan partisipasi masyarakat!. Pola yang sama banyak diterapkan di DKI Jakarta, seperti peremajaan kampung kumuh dan relokasi untuk kepentingan umum.

“Blusukan itu kan dilakukan untuk menjalankan fungsi kontrol di lapangan. Jadi, memang harus dilakukan,” “Biar pun tidak semua program bisa diikuti, yang namanya kontrol lapangan itu harus tetap dilakukan. Blusukan merupakan sampling yang cukup baik, baik di tingkat kota maupun di tingkat negara,” (Jokowi, 9 Juni 2015, Balai Kota, DKI Jakarta)

Suatu pola khas yang ditujukan pada Aparat Sipil Negara untuk dapat diteladani, agar serius untuk menghasilkan produk yang baik bagi masyarakat.

Strategi fokus pada prioritas.

Begitu banyak hal yang harus dibenahi di Indonesia, adalah tidak mungkin dibenahi semua dalam 5 tahun, sehingga perlu strategi untuk fokus pada prioritas pada hal-hal yang dapat memberikan ‘multiplier effect’. Strategi dimulai dari meletakkan pondasi yang kokoh di tahun pertama, yaitu melakukan relokasi subsidi Bahan Bakar Minyak pada program prioritas untuk mendukung 3 kebijakan fundamental : mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi produksi, subsidi tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, dan mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Pada tahun kedua dilakukan percepatan pembangunan pada tiga pilar : percepatan infrastrukur, percepatan pembangunan manusia, dan percepatan kebijakan deregulasi ekonomi; dengan 8 topik khusus : diplomasi internasional, pariwisata, Papua, reformasi agraria, poros maritim, amnesi pajak.

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial,”   (Jokowi, 16 Agustus 2016, Pidato kenegaraan)

“Bahwa yang namanya infrastruktur, dalam bentuk apapun itu harus wajib (dilaksanakan) baik itu jalur kereta api, jalan tol, pelabuhan, airport dan jembatan seperti ini, semuanya karena ini akan menaikkan produktifitas, meningkatkan competitiveness kita” (Jokowi, 4 April 2016,Peresmian Jembatan Merah Putih di Ambon)

Seberapa banyak infrastruktur prioritas yang harus dibangun? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), telah menetapkan pada tahun 2025 Indonesia harus mencapai negara middle income yang memerlukan pendapatan per kapita US$ 14000. Untuk mencapai target tersebut, sampai tahun 2019 dibutuhkan investasi infrastruktur prioritas sebesar Rp 5452 trilyun. Hal ini mau tidak mau harus dipenuhi, sehingga Pemerintah Jokowi – JK mengambil resiko politik dengan ditargetkannya jumlah pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Pembangunan 1000 km jalan tol, satu juta rumah per tahun, 65 bendungan, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi 1 juta hektar, listrik 35000 MW dan lain-lain secara kuantitatif adalah 2.5 kali lipat dari pembangunan infrastruktur terbesar yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Bisakah ini dipenuhi dengan kemampuan sumber daya yang ada?, baik fiskal, manusia, dan teknis ? Banyak pihak yang skeptis !, bagaimana kalau gagal terwujud ? Penetapan target kuantitatif adalah target yang mudah dipantau. Penetapan target kuantitatif yang ‘bombastis’ bagi politisi biasa itu adalah ‘gantung leher’ politik, bagaimana kalau gagal terpenuhi ?

Dari sisi fiskal saja, kemampuan pembiayaan negara saja….

“Dalam 5 tahun ini kita membutuhkan 4900 trilliun, dalam 5 tahun, APBN hanya bisa menyiapkan 1500 trilliun..artinya sisanya kekurangannya dari mana ? ya dari swasta…dari mana lagi ? darimana ? ya dari investasi…dari mana lagi? (Jokowi 15 Juli 2016, Sosialisasi Tax Amnesty di Medan)

Jelas penggunaan APBN/APBD yang ‘hanya’ 30% kemampuannya dalam pembangunan infrastruktur, tentunya haruslah efektif ! Prof. Soemitro, sang begawan ekonomi Orde Baru, pernah mengindikasikan ketidakefektifan Indonesia mencapai 30% (di Kongres ISEI 1993). Bagaimana kondisi Indonesia sekarang? yang pasti KPK masih sering melakukan operasi tangkap tangan. Persepsi masyarakat terhadap korupsi juga justru ‘semakin banyak’ (52% menurut survey SMRC).

“Mana yang kita pilih ? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan. Di negara berkembang korupsi itu justru jadi ‘oli pembangunan’ (Fadli Zon, 30 Mei 2015, diskusi ‘Duh KPK’ di Warung Daun, Jakarta)

Korupsi memang salah satu problem berat di Indonesia. Banyak hal yang sudah saling kait mengkait, sehingga sangat sulit diuraikan, dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu hal paling mendasar adalah masalah perpajakan dan keterbukaan informasi perbankan. Pemerintah Jokowi-JK sudah meratifikasi Beneficial Ownership Transparency, dan akan diterapkan pada tahun 2018. Sebagai sarana untuk melakukan ‘tobat nasional’ yang sistematis, maka Pemerintahan Jokowi-JK meluncurkan program Tax Amnesty

“Yang mau gunakan silakan yang tidak maka hati-hati”   {Jokowi, 1 Juli 2016, Sosialisasi Tax Amnesty)

Bagaimana dengan jangka pendek, dimana pemberantasan korupsi justru dijadikan ajang ‘kriminalisasi’? Regulasi yang rumit dan saling bertabrakan, membuat administrasi sering dijadikan celah masuknya kriminalisasi, sehingga banyak pejabat tidak berani menggunakan anggarannya untuk membangun infrastruktur? Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang secara tegas menyatakan tidak bolehnya permasalahan administratif dijadikan alasan untuk kriminalisasi

“Kita sudah pontang-panting melakukan terobosan baik deregulasi ekonomi, terobosan amnesti pajak, segala jurus dikeluarkan. Tapi kalau tidak didukung dengan yang ada di jajaran daerah, baik di pemerintah daerah, jajaran Kejati, Polresta Polda, ya tidak jalan. Semua harus segaris dan seirama sehingga orkestrasinya menjadi suara yang baik”

Tolong dibedakan, mana yang mencuri dan mana yang administrasi. Saya kira aturannya sudah jelas mana yang pengembalian mana yang tidak” (Jokowi, 19 Juli 2016, Istana Bogor)

 Jadi tidak ada alasan lagi untuk membelanjakan anggaran infrastruktur

“Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13.9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan”

“Tolong segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat. Tapi ikuti prosedur jangan main keluarkan saja. Bukan seperti itu” (Jokowi, 5 Agustus 2016, Rakornas VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah)

 Lalu bagaimana dengan sisa kebutuhan fiskal yang 70% lagi ?

“Kita harus membuka peluang yang sebanyak-banyaknya kepada swasta. Kita harus membuka seluas-luasnya pembiayaan yang bersumber dari non-anggaran pemerintah, baik dari swasta murni, BUMN, dan juga dari PPP (Public Private Partnership) dengan jaminan non-anggaran pemerintah”

Bila pihak swasta tidak menyanggupi untuk mengerjakan proyek infrastruktur, BUMN atau BUMD dapat mengambil alih peranan tersebut. Barulah bila dirasa setelah kalkulasi tidak memenuhi perhitungan kembali modal, APBN atau APBD dijadikan sumber terakhir pembiayaan. Dasar hukum pun telah diterbitkan yaitu Perpres nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pasal 44 mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu untuk menunjuk unit kerja di lingkungan Kementerian sebagai Simpul KPBU.

“Swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi yang akan ditawarkan. Gambaran-gambaran seperti itu yang sampai sekarang saya lihat swasta belum bisa membaca. Artinya hanya disuguhkan lokasi-lokasi, hanya disuguhkan rencana-rencana yang tidak disertai dengan kalkukasi-kalkulasi awal” (Jokowi, 26 Oktober 2016, Ratas pembiayaan investasi non anggaran pemerintah)

Presiden Jokowi yang mempunyai latar belakang pengusaha ‘minim fasilitas negara’ bahkan kadang memberi perspektif investor pada jajarannya. Semisal bahwa investor akan lebih tertarik pada “brown field” investasi, suatu investasi pada proyek yang sudah berjalan dan terbukti untung. Sifat ini bisa dimanfaatkan semisal dengan menjual fasilitas infrastruktur yang sudah berjalan seperti jalan tol, sampai sejumlah yang tidak menjadi mayoritas. Hasil penjualan ini lalu bisa digunakan untuk membangun jalan tol baru, dan seterusnya. Investasi “green field”, yaitu investasi yang dimulai dari nol, jelas lebih diharapkan namun…

“Harus juga dipastikan bahwa investasi itu berjalan dengan baik. Baik dari sisi penyediaan lahan dan ketersediaan energi. Ini artinya, dari awal sampai akhir, harus kita fasilitasi sehingga investasi non-anggaran pemerintah bisa semakin meningkat”

“Kita harus melakukan terobosan yang cepat. Jangan terjebak pada rutinitas, jangan bekerja hanya business as usual. Dan koordinasi, konsolidasi antara K/L menjadi faktor kunci” (Jokowi, 26 Oktober 2016, Ratas pembiayaan investasi non anggaran pemerintah)

Jadi diperlukan suatu revolusi mental dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I), dari yang tadinya bertugas ‘membelanjakan APBN/APBD’ dengan tangan di atas, menjadi ‘merayu’ investor agar mau membiayai suatu proyek dengan tangan dibawah.

Lalu bagaimana dengan sumber daya untuk mendukung jumlah pembangunan infrastruktur sebanyak itu ? yang tentunya juga harus dengan kualitas yang baik ? yang dalam hal ini : manusia, teknis (material, peralatan, dan teknologi) dan badan usaha. Hal ini memang menjadi tugas berat bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR), yang mempunyai tupoksi sebagai pembina konstruksi nasional. Kemen PU PR lalu membentuk satu Direktorat Jenderal khusus, yaitu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menangani masalah ini.

Data BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa tenaga kerja konstruksi berjumlah 7.211.967 orang, baru 8.13% yang teregistrasi. Dari yang teregistrasi pun baru 2.03% yang berkualifikasi tenaga ahli dan 6.09% tenaga terampil. Untuk badan usaha konstruksi, baru ada 59467 kontraktor dan 4726 konsultan, itupun kebanyakan kelas kecil (89% kontraktor dan 80% konsultan). Jumlah ini jelas sangat tidak cukup sehingga diperlukan suatu kerja keras dari semua pihak, agar semaksimal mungkin ‘kue’ pembangunan infrastruktur itu dapat ‘dinikmati’ oleh industri nasional

Untuk meningkatkan kapasitas industri nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur besar-besaran, pada tahun 2015-2019 Kemen PU PR mempunyai program untuk mencetak 750.000 orang bersertifikat, peningkatan 125 badan usaha jasa konstruksi ke kelas besar, 40% penerapan pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi, 30% penggunaan beton pracetak, serta penataan rantai pasok material (semen, aspal, beton pracetak, dan baja konstruksi) dan peralatan konstruksi utama (alat berat konstruksi dan alat produksi konstruksi).

Kemen PU PR juga melakukan sosialisasi dan percontohan penerapan inovasi teknologi konstruksi nasional selama 2 tahun ini. Teknologi dan industri pracetak dan prategang diterapkan secara masif pada konstruksi jembatan, rumah susun dan rumah tapak, serta mulai diperkenalkan di konstruksi jalan, bendungan dan irigasi. Industri diarahkan untuk menggunakan bahan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi seperti semen, aspal buton dan baja dalam negeri. Pada 3 tahun ke depan, usaha ini haruslah berhasil menjangkau seluruh stakeholder nasional, agar semaksimal mungkin industri nasional yang dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan kualitas yang baik.

Dengan kondisi industri nasional yang masih harus banyak ditingkatkan, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan ini lewat pekerjaan-pekerjaan yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah lewat APBN/APBD. Pihak industri nasional juga harus menanggapinya dengan baik, sehingga nantinya akan siap untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur yang ditanganani investor non-anggaran pemerintah yang jumlahnya jauh lebih besar. Pembinaan ini juga akan mempersiapkan industri nasional dalam memasuki era persaingan terbuka di tingkat regional Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan di tingkat global pada tahun 2020.

Konsistensi

Konsistensi adalah hal yang juga selama ini kurang menjadi perhatian serius, sehingga sangat ditekankan oleh Presiden Jokowi.

“Setiap menteri harus kuat dalam mengendalikan bawahannya. Para menteri juga harus berani melakukan terobosan yang diperlukan untuk memperbaiki perekonomian nasional”

“Kalau pimpinan di Kementerian tidak kuat mengendalikan bawahannya, eselon satu dan dua, apalagi sampai terbawa arus bawahannya, sudah lupakan saja mengenai ini” (Jokowi 29 September 2015, Rapat Terbatas)

dan Presiden langsung memberi arahan pada 500 pejabat eselon satu seluruh K/L pada tanggal 22 Maret 2016, dan 1768 pejabat eselon dua seluruh K/L pada tanggal 7 Juni 2016. Suatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya….

“Ngurus jalan tol saja, saya sampai kesana lima kali. Presiden apa itu, yang normal hanya datangi pas groundbreaking. Kalau saya tidak, saya akan cek terus” (Jokowi, 22 Februari 2016, Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional)

“Proyek seperti ini, misalnya 5 kali, saya pastikan menterinya datang minimal 10 kali. Kalau menterinya datang 10 kali, pasti dirjennya datang 20 kali…ya memang harus seperti itu kerja…Saya ingin memberikan semangat…Saya juga ingin kontrol bahwa yang kita targetkan itu berjalan. (Jokowi, 30 Maret 2016, Dialog Publik Membangun Ekonomi yang Berdaya Saing)

dan jalan tol Cikampek – Palimanan dan Palimanan-Brebes yang sudah bertahun-tahun tertunda-tunda, dalam 2 tahun ini dapat beroperasi…

Mengenai program 35000 MW yang sampai tanggal 24 Oktober 2016 baru 9.4% mencapai Commercial Operational Date (COD), 71 proyek dari 109 proyek masih dalam tahap perencanaan dan pengadaan, dan 34 proyek dalam status mangkrak….

“Capaian ini jelas belum memuaskan, kita harus bekerja lebih keras lagi”

“Saya minta semuanya dibuka, dievaluasi satu per satu sehingga kita semua bisa mengetahui dimana masalahnya dan selanjutnya bisa segera diselesaikan di lapangan”

“Kita juga beri prioritas pada geothermal, sampah, hydro, microhydro, karena kita harus mampu memanfaatkan seluruh potensi pembangkit listrik yang ada”

“Kalau memang ini tidak bisa diteruskan ya sudah berarti saya akan bawa ke KPK. Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil, gede sekali. 34 proyek pembangkit listrik sampai sekarang belum dapat kepastian mengenai ini” (Jokowi, 1 November 2016, Rapat Terbatas mengenai perkembangan pembangunan proyek listrik 35000 MW)

Apakah dengan segala usaha ini, ada peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur? Penilaian persepsi masyarakat sepertinya bisa dijadikan indikator, seperti penilaian kondisi jalan raya dalam survey SMRC, dimana mayoritas warga (75%) menilai kondisi jalan raya semakin baik !

 Jadi dalam 3 tahun ke depan kuncinya adalah bagaimana Pemerintah Jokowi-JK bisa memberikan keteladanan, strategi fokus pada prioritas, dan konsistensi dalam men ‘down 2 earth’ kan visi ‘windmills of heaven’ Nawacita. Dengan target kuantitatif yang begitu besar, yang sudah menjadi keharusan secara teknis untuk mencapai target RPJPN 2025 sebagai negara middle income, yang sudah menjadi target politik RPJMN 2015 – 2019, maka Pemerintah Jokowi-JK harus bisa mengoptimalkan seluruh partisipasi potensi sumber daya yang ada di Indonesia.

“Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, dan bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang menilai, kita sudah bekerja atau belum; kita ini mampu bekerja atau tidak” (Jokowi, 7 April 2016, Sidang Paripurna Kabinet Kerja)

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN