Ini Era Politik Kerja Untuk Rakyat !

Kitanesia, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para menterinya, bahwa politik yang kita usung adalah politik kerja, bukan politik rencana dan bukan pula politik wacana. Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menegaskan pula kepada para menterinya, supaya “fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, dan bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai, kita sudah bekerja atau belum; kita ini mampu bekerja atau tidak”. (7/4/2016)

Penegasan Presiden Jokowi itu disampaikan langsung saat Sidang Kabinet Paripurna terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016; Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016; Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017; Percepatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang berlangsung di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Kamis 7 April 2016.

Fokus Kerja

Dalam sidang kabinet paripurna itu, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk fokus kerja pada tiga hal, yaitu:

  1. Deregulasi

Hal pertama yang diingatkan Presiden Jokowi adalah deregulasi. Aturan yang terlalu banyak disederhanakan. “Semua kementerian harus bergerak disini. Aturan-aturan yang rumit, bertele-tele segera dihapus” ucap Presiden Jokowi.

Terdapat 42.000 Regulasi di tingkat kementerian dan 3000 Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. “Sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam memutuskan; pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak. Inilah yang akan memberikan dorongan kita dalam berkompetisi dengan negara-negara lain,” tegas Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya.

  1. Infrastruktur

Hal kedua yang diingatkan Presiden Jokowi adalah terkait infrastuktur. Presiden Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga, agar belanja modal difokuskan pada infrastruktur. “Jangan lagi kita terjebak pada money  follow function, semuanya dibagi rata pada organisasi-organisasi di kementerian yang ada, di lembaga yang ada,” tutur Presiden Jokowi.

Kita tidak mau lagi ada pembagian anggaran secara rata dalam organisasi, baik di kementerian maupun lembaga. “Prioritas harus jelas, karena infrastruktur merupakan kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing  investasi dan mempersatukan kita, baik antar kota antar kabupaten, antar provinsi, maupun antar pulau,” tegas Presiden Jokowi.

  1. Sumber Daya Manusia

Hal ketiga yang diingatkan Presiden Jokowi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Presiden mengingatkan pentingnya menciptakan SDM yang handal, karena hal itu akan memacu percepatan dalam pembangunan kita. “Kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian  Ristek Dikti, Kementerian Perindustrian, dan lain-lainnya perlu segera harus diputuskan sehingga langsung bisa action di lapangannya” tutur Presiden Jokowi.

Ketiga hal itu sebetulnya bukanlah kali pertama disampaikan Presiden Jokowi kepada para menterinya, dan mustinya ketiga hal itu jugalah selalu menjadi perhatian para anggota Kabinet Kerja. Bahwa “pengecekan pembangunan infrastruktur yang selalu saya lakukan tidak hanya satu kali, bahkan hingga enam kali. Artinya, kalau saya cek enam kali, berarti menterinya ngecek 12 kali” ucap Presiden Jokowi.

Pengendalian Anggaran

Reformasi dalam perencanaan dan penganggaran, Presiden Jokowi menginstruksikan agar setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap Kementerian/Lembaga  yang dipimpinnya dan tidak diserahkan kepada bawahannya. Juga meminta agar dilakukan efisiensi pada APBN-P 2016. Misalkan berkaitan dengan belanja operasional, belanja barang yang tidak prioritas  dan belanja modal yang tidak prioritas (semacam pengadaaan mobil)

Untuk itu “pengendalian anggaran fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Tidak perlu banyak-banyak program, konsentrasi pada program yang jelas, bermanfaat bagi rakyat, dirasakan oleh rakyat. Dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha, maupun kepada masyarakat” tegas Presiden Jokowi.

Nomenklatur Bersayap: Hilangkan

Presiden Jokowi kembali mengingatkan untuk mengilangkan nomenklatur anggaran yang bersayap, yang absurd. “Langsung to the point saja. Berulang kali disampaikan, istilah-istilah yang berkaitan dengan pemberdayaan, peningkatan, hilangkan. Dan masuk langsung ke hal-hal yang ingin kita lakukan” kata Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar terjadi penguatan kerjasama, sinergi antar Kementerian/Lembaga, sehingga terjadi penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian konsolidasi sumber pendanaan yang ada di kementerian. “Betul-betul akan menjadikan program itu menjadi kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat,” tutup Presiden Jokowi.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN