Setiap Hari 40 – 50 Nyawa Generasi Muda Indonesia Terbuang Percuma

Kitanesia.co – Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih menjadi polemik di Indonesia. Gambaran angka penyalahgunaan narkoba pun semakin mengerikan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengantongi angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika tahun 2015 mencapai 2,2 % atau sekitar 4 juta orang di Indonesia terjerat dalam lingkaran hitam narkotika.

Setiap harinya, Narkoba mampu merenggut 40-50 nyawa generasi muda. Kerugian Negara akibat penyalahgunaan Narkoba pun tidak sedikit. Survei yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2014 menyebutkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 63,1 triliun Akibat penyalahgunaan Narkoba.

Karakteristik tindak pidana Narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, kejahatan ini termasuk kejahatan yang luar biasa (_extra ordinary crime_). Pergerakannya pun bersifat nasional dan antar negara (_transnational crime_), sehingga dalam pengungkapannya mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, terutama di dalam pembuktiannya. Modus yang dilakukan pun kerap menggunakan teknik yang licik dan pelaku selalu berupaya menghindar dari pengawasan petugas dengan berbagai cara yang kadang diluar akal sehat.

Sindikat Narkotika mempunyai jaringan yang sangat luas, baik keatas maupun kebawah. Hal ini diperparah dengan terbatasnya orang yang mau melaporkan adanya tindak pidana narkotika di lingkungannya dengan alasan keselamatan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum di saat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Banyak teknik penyidikan dan penyelidikan yang kerap digunakan untuk memburu para pelaku tindak kejahatan Narkotika, salah satunya dan sudah diatur oleh Undang-undang (UU) adalah controlled delivery (penyerahan dibawah pengawasan penegak hukum). Teknik ini diatur dalam pasal 27 huruf (j) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN berwenang: Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”.

Sedangkan dalam pasal 79 menentukan: “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf (j) dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”. Tak hanya UU Indonesia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pun menerapkan teknik controlled delivery sebagai salah satu Standard Operating Procedures(SOP) dalam melakukan penanganan tindak kejahatan Narkotika. Aturan memberikan kewenangan dengan sistem seperti ini dimaksud agar petugas dilapangan mendapat perlindungan ketika menemukan kesulitan dalam menjalankannya tugasnya.

Mengingat kebanyakan modus operandi dari penyelundupan Narkotika adalah menggunakan kurir yang berpindah-pindah tangan dan system cells, metode penyidikan yang diijinkan ini menjadi salah satu cara yang cukup efektif dan efisien dalam upaya memutus mata rantai jaringan sindikat Narkotika. Dengan begitu, jaringan sindikat Narkotika dapat dilibas hingga ketingkat penerima dan aktor intelektual.

#stopnarkoba

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN