Walikota Tangsel Airin Yang Tenang dan Cepat

Kitanesia – Pada hari Kamis, 2 Mei 2016, terjadi kejadian ‘keruntuhan’ suatu bangunan tinggi di kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang ‘spektakuler’ dan mengejutkan banyak pihak.

Pembangunan properti di Tangsel 2015 merupakan pendukung utama pertumbuhan ekonomi spektakular sebesar 8.4%,  jauh diatas nasional 4.76%, dan bahkan juga dari kota Jakarta yang ‘cuma’ 5.88%. Pembangunan properti yang pesat bahkan diklaim Pemko Tangsel hanya kalah dengan pembangunan properti di Dubai. Menanggapi kejadian ini, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany bertindak cepat, pada hari Jum’at, 3 Mei 2016, pagi hari memanggil Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pemko Tangsel untuk mendampingi beliau untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Bangunan tersebut mulai dibangun tahun 1995, namun tidak sampai difungsikan. Setelah ada beberapa peralihan pemilik dan rencana peruntukan, pada tahun 2016 pemilik bangunan memutuskan untuk membongkar seluruh bangunan untuk kemudian akan dibangun gedung baru. Pada waktu proses pembongkaran, bangunan tersebut tersebut setengahnya runtuh, dan dikhawatirkan akan runtuh total dan membahayakan nyawa dan fasilitas umum.

Drone lalu diterbangkan untuk mengambil gambar secara ‘close up’ tanpa membahayakan pengamatnya, sehingga dapat disimpulkan bangunan tersebut harus segera dirobohkan. Walikota lalu mengkoordinasikan seluruh pihak terkait, termasuk penegak hukum, agar pembongkaran yang aman adalah prioritas utama.

droneBangunan gedung adalah tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Negara menganggap bangunan gedung ini penting sehingga ada regulasi khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG).

UUBG ini telah mempunyai turunannya dari mulai Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. UUBG ini juga mengamanatkan tiap daerah membuat Peraturan Daerah Bangunan Gedung (Perda BG), agar dapat implementatif dalam penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh Indonesia.

Salah satu komponen penting dalam Perda BG adalah adanya “penjaga” teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenal sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Menurut pedoman tim ahli bangunan gedung Permen PU No.26/PRT/M/2007, tugas TABG adalah memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis pembangunan gedung baru, dan memberikan masukan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan tertentu. TABG ini sering dianggap “penghambat” investasi oleh para pengembang properti, karena membuat proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) bertele-tele.

Bukankah perencanaan bangunan gedung sudah dibuat oleh tenaga ahli yang bersertifikat ?, kenapa harus diperiksa-periksa lagi ? apalagi kalau setelah diperiksa, perencanaan menjadi ‘mahal’. TABG akhirnya sering dijadikan ‘kambing hitam’ mahalnya investasi awal properti, sehingga properti lebih terbatas pasarnya karena affordabilitas  konsumen.

Jika dilihat dari sejarahnya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin lah yang pertama membuat TABG pada awal tahun 1970-an di DKI. Apa pemicu utamanya ? Adanya keruntuhan suatu konstruksi bangunan di Jakarta !. Disamping itu Bang Ali juga sudah punya visi ke depan bahwa Jakarta pasti segera berkembang pesat, akan banyak bangunan tinggi, sehingga perlu suatu tim ahli yang tujuannya justru untuk mengamankan investasi bangunan properti. Model TABG DKI ini terus dipertahankan, sampai akhirnya dijadikan rujukan utama UUBG dan turunannya.

Dengan adanya landasan hukum setingkat Undang-undang, maka posisi TABG menjadi kuat. Sudah sangat umum bahwa investor properti punya pengaruh yang sangat kuat. Para investor ini beberapa kali mencoba mempengaruhi pejabat setingkat menteri atau kepala daerah untuk “membubarkan” TABG yang sudah ada, karena dianggap penghambat, atau mencegah terbentuknya TABG pada daerah yang belum mempunyainya.

Para kepala daerah dan investor dapat merujuk apa yang dilakukan Pemko Tangsel. Perda BG dikeluarkan pada tahun 2013, dan TABG segera dibentuk pada tahun 2014. Keresahan segera terjadi pada para investor, karena proses IMB yang tadinya ‘mudah’ akan jadi “sulit” dan bangunan yang tadinya bisa dibuat ‘murah di investasi awal” akan menjadi lebih ‘mahal’. Dalam kondisi ‘dilema’ semacam ini, peran kepala daerah menjadi sangat vital. Walikota Airin memberi arahan pada TABG agar menjaga pembangunan gedung tetap memenuhi peraturan yang berlaku namun investasi harus tetap bisa berjalan. Pada pelaksanaannya, Walikota Airin sering terjun langsung untuk menengahi investor protes yang ‘protes’ dengan TABG, sehingga terjadi proses edukasi bahwa penerapan regulasi bangunan adalah justru untuk melindungi investasi bangunan gedung agar dapat berfungsi dengan baik selama usia pakai bangunan.

Alhasil jadilah Tangsel seperti sekarang ini, menjadi pusat pertumbuhan kreatif yang lebih hebat dari Jakarta. Dengan kondisi inilah, Walikota Airin dapat bertindak  tenang. Permasalahan akan dapat diselesaikan karena semua perangkat hukum dan pelaksananya sudah tersedia.

Saat ini baru 329 dari 514 pemkab/pemko di Indonesia yang mempunyai Perda BG, dan yang sudah membentuk TABG masih dapat dihitung dengan jari. Indonesia adalah negara yang terletak di ‘ring of fire’, kualitas bangunan yang ditetapkan regulasi bangunan menjadi sangat penting untuk menjaga investasi bangunan gedung.

Para kepala daerah lain di Indonesia dapat berkaca pada pengalaman Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, yang memimpin daerahnya dengan kerja keras dan mengayomi semua pihak, sehingga Tangsel menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan properti bangunan gedung yang tinggi.

*(KitaHN)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN